Profesional Guru Membaik, Perlu Keseragaman Kurikulum

H. Ali Rahim (LUKMAN HAKIM/RADAR LOMBOK)

MATARAM–Hari ini, tanggal 25 November 2016, jutaan guru se Indonesia memperingati hari jadi organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke 71, dan Hari Guru Nasional (HGN) ke 22. Peran penting guru dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara begitu besar, dan tak akan pernah tergantikan. Perlahan tapi pasti, puluhan ribu guru di Provinsi NTB kompetensi dan professionalismenya terus menunjukan perkembangan yang membanggakan.

Di Provinsi NTB jumlah guru sebanyak 73.751 orang, baik PNS maupun non PNS yang mengajar di semua jenjang pendidikan. Mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga SMA/SMK/MA. Dari jumlah tersebut ada sekitar 8.796 orang guru sudah memegang sertifikat professional sebagai tenaga pendidik dan sebanyak 2.421 orang guru tahun 2016 ini masuk gerbong kuota sertifikasi. Sementara sisanya sebanyak 44.965 orang guru belum disertifikasi.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi NTB, H. Ali Rahim menyatakan, kompetensi dan professional guru dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) menunjukan kemajuan positif. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan hasil ujian nasional (UN) untuk semua jenjang pendidikan dan juga berbagai prestasi akademik di olimpiade sains nasional bahkan internasional, termasuk juga prestasi non akademik.

“Prestasi yang ditorehkan oleh siswa di berbagai ajang nasional hingga internasional menunjukan kompetensi dan profesianlisme guru di NTB semakin membanggakan,” kata Ali Rahim.

Dari sisi jumlah guru, Ali menilai kondisi jumlah guru dibandingkan dengan jumlah rombongan belajar untuk semua jenjang pendidikan dalam keadaan kritis. Seperti jumlah guru di jenjang SD saat ini hanya sebanyak 23.223 orang, dan di SMP sebanyak 9.760 orang guru negeri. Akibatnya, sekarang ini sebagian besar guru di sekolah itu ditangani oleh guru non PNS. Dimana saat ini perhatian terhadap guru non PNS ini masih jauh dari harapan.

Begitu juga dengan jumlah guru di jenjang SMA/SMK, utamanya guru produktif sangat kritis. Sebagian besar guru produktif di SMK ditangani oleh guru non PNS yang juga kondisi pendapatannya jauh dari kata sejahtera. “Kalau melihat kondisi jumlah guru negeri sekarang ini untuk semua jenjang pendidikan, maka idealnya jumlah guru PNS itu sebanyak 98 ribu lebih,” sebutnya.

Mengenai persebaran penugasan guru, Ali mengakui jika menjadi persoalan yang harus dituntaskan oleh pemerintah daerah sesuai dengan tanggungjawabnya. Saat ini diakui ALi, penugasan guru lebih banyak di pusat perkotaan. Sementara di sekolah yang ada di pinggiran ataupun di pedesaan mengalami kekurangan.

Melalui peringatan hari jadi PGRI ke 71 dan HGN ke 22, Ali mengajak dan mendorong pemerintah daerah baik itu kabupaten/kota dan Pemprov NTB untuk memberikan perhatian serius dalam memajukan pendidikan melalui penghargaan kepada guru. Lebih khususnya lagi bagi guru non PNS yang memiliki tugas dan fungsi sama dengan guru PNS. “Perhatian pemerintah daerah kepada guru sudah mulai baik, dan kita harapkan semakin baik lagi,” harapnya.

Ali juga mengatakan berbagai tantangan guru kedepan semakin berat. Salah satunya adalah belum seragamnya penerapan kurikulum di seluruh sekolah yang ada di NTB. Sebagian sekolah menerapkan kurikulum 2013 (K13), dan ada juga sebagian besar sekolah menerapkan kurikulum KTSP 2006. Penanganan kurikulum di tingkat satuan pendidikan tidak serius ditangani oleh pemerintah pusat. “Masih ada diskriminasi pendidikan gara-gara penerapan kurikulum yang tidak seragam ini,” ucapnya.

Harapannya, kedepan (2017) pemerintah pusat harus memiliki kebijakan yang jelas dalam penerapan kurikulum yang seragam. Sehingga dunia pendidikan tidak lagi dibuat kebingungan. Karena kebijakan yang tidak seragam dan sering berubah-ubah, pasti merugikan guru sebagai pihak yang mengimplementasikan kebijakan itu dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM). “Kurikulum harus diseragamkan, sehingga tidak membingungkan guru, dan tidak terjadi diskriminasi dalam dunia pendidikan,” harapnya.

Sedangkan Kepala LPMP NTB, H. Muh Irfan menyatakan, sejauh ini kualitas guru dari segi metode dan pengetahuan memang cukup bagus. Akan tetapi masih ada yang perlu ditingkatkan, misalkan dari segi penguasaan ilmu teknologi.

Hal ini menurutnya harus dibiasakan. Sebab, ilmu teknologi, terutama komputer ini sangat dibutuhkan untuk menunjang keberlangsungan pendidikan. Bahkan menurut data yang dimiliki, ada ribuan guru baik PNS maupun honorer yang masih kurang penguasaan Ilmu teknologinya. "Guru itu dituntut harus menguasai segala bidang pengetahuan," ujarnya.

Irfan mengkhawatirkan, jangan sampai siswa atau murid yang justru lebih faham terhadap penguasaan teknologi, dibandingkan para guru. “Kalau sampai terjadi, ini menjadi masalah serius bagi lembaga pendidikan kita. Karena itu, mau tidak mau guru harus lebih menguasai teknologi dibandingkan siswa, untuk terciptanya pendidikan yang seimbang,” sarannya.

Terpisah, Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram, H. Adnan Muchsin mengatakan, guru jangan pernah puas dengan ilmu yang dimilikinya. Mereka harus lebih agresif dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik.

Program Uji Kompetensi Guru (UKG) dan sejenisnya, semua itu sudah sangat jelas tujuannya. Yakni tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas guru, bukannya sebagai harapan kesejahteraan saja. "Guru harus lebih agresif mempersiapkan metode dan ilmu yang dimilikinya," tandas Adnan.

Sementara Kadis Dikpora NTB, H Muh. Suruji, mengatakan tekad menjadi pendidik itu harus diperkuat dalam segala bentuk. Guru harus lebih memahami apa yang dibutuhkan siswanya. Selain itu, guru juga harus benar-benar memiliki jiwa yang ikhlas, agar tercipta pendidikan yang aman dan nyaman.

“Guru harus terus saling evaluasi diri, baik itu secara personal dan kelompok. Program-program yang di jalankan harus tetap mengena pada proses pendidikan yang sedang berjalan. Tekad dan keikhlasan harus sama-sama diperkuat," tambahnya. (luk/cr-rie)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid