Produksi Beras NTB Melimpah, Kompak Tolak Impor Beras

Tolak Impor Beras
PANEN RAYA: Wakil Bupati Lombok Tengah, HM Nursiah saat panen secara simbolis di lahan percontohan pertanian di Lombok Tengah, Kamis (18/3).

MATARAM – Rencana pemerintah pusat untuk mengimpor beras dari luar negeri mendapat penolakan keras dari petani. Pasalnya, rencana pemerintah ini dinilai akan merugikan petani lokal. Tak terkecuali petani di NTB sebagai salah satu daerah penghasil beras Indonesia selama ini.  

Di Lombok Tengah misalnya, penolakan ini tak hanya disuarakan para petani tapi juga pemerintah daerah setempat. Pemda dan petani kompak untuk sama- sama menolak rencana pemerintah yang akan mengimpor beras sebanyak 1 juta ton hingga 1,5 juta ton untuk memenuhi kebutuhan  dalam negeri. Penolakan ini tentu saja berbanding ironis di tengah panen raya yang dilakukan petani.

Sekertaris Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Lombok Tengah, Fathurrahman menegaskan, rencana pemerintah saat ini berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan. Sekarang ini produksi beras sedang melimpah karena sedang panen raya. “Kebijakan impor beras ini tentu akan sangat merugikan petani karena mereka sedang panen kemudian. Makanya kita akan tegas menolak beras itu masuk ke daerah kita, karena kita saja setiap musim panen selalu surplus,” tegas Fathurrahman kepada Radar Lombok, Kamis (18/3).

Kebijakan impor ini pastinya akan merugikan para petani karena akan menimbulkan kompetisi dalam perdagangan bebas. Pihaknya sangat berharap agar produksi petani di Lombok Tengah yang diserap pemerintah melalui Bulog. “Kalau impor kami tidak setuju. Kita sedang melimpah stok sekarang dan lebih tinggi produksi kita tahun ini dibanding tahun sebelumnya. Untuk gabah kering giling atau konversi dari gabah kering giling ke beras untuk musim tanam 2019-2020 ada 234.682 ton dan musim tanam tahun 2020-2021 ada 339.430 ton,” terangnya.

Sementara produksi beras untuk musim tanam tahun 2019-2020 sebanyak 148.389,66 ton dan mengalami peningkatan pada musim tanam 2020-2021 sebanyak 214.621,72. “Jadi setiap tahun hasil produksi padi kita semakin meningkat, maka mari kita bela petani kita dengan membeli produk petani,” tambahnya.

Wakil Bupati Lombok Tengah, HM Nursiah juga mengaku, surplus beras di daerah tersebut mencapai 100.8000 ton. Pihaknya berharap agar kajian untuk melakukan impor ini harus dilakukan dengan baik dan maksimal. “Semoga kajian dari pemerintah terkait dengan rencana impor ini sesuai dengan kondisi. Jadi kemungkinan ada kajian dari pemerintah dengan melihat kondisi Covid-19 saat ini. Kita sedang surplus dan perlu dipertegas lagi bahwa kita daerah yang swasembada pangan,” tegasnya.

Salah seorang petani asal Praya Tengah, Muhiban mengaku miris mendengar adanya rencana pemerintah untuk melakukan impor beras. Terlebih para petani saat ini baru selesai melakukan panen raya. Jika kebijakan itu tetap dipaksakan tentu akan merugikan para petani. “Jika terjadi impor maka harga beras para petani akan menjadi lesu. Kenapa tidak membeli beras kami para petani jika niatnya untuk mengangkat ekonomi masyarakat. Ini saatnya panen raya dan tentu penghasilan petani kita sedang melimpah ruah,” terangnya.

Muhiban sangat menyayangkan rencana impor ini. Dia juga mempertanyakan kenapa baru sekarang pemerintah mau menggalakan impor ini, kenapa tidak sebelum para petani panen baru beras mereka datangkan. “Sekarang harga beras kita Rp 430.000/ kuintal. Jika ada di gudang dan masih di petani harganya Rp 420.000/kuintal,” terangnya.

Suara penolakan ini juga datang dari petani di Kabupaten Lombok Barat dengan alasan yang sama. Mereka merasa terancam akan merugi dengan adanya rencana impor beras yang akan dilakukan pemerintah.  Alasannya, karena bisa membuat harga gabah atau beras turun. Di satu sisi l  stok beras di Indonesia masih sangat mencukupi untuk kebutuhan beras di Indonesia. ‘’Kami jelas tidak setuju kalau pemerintah impor besar,’’ cetus salah seorang petani asal Gerung, Lombok Barat, Hamka, kemarin.

Apalagi, kata Hamka, sekarang sedang musim panen. Jika beras didatangkan dari luar negeri, jelas ini akan mengancam harga gabah atau beras yang dihasilkan petani lokal. Ditambah lagi Indonesia tidak pernah kekurangan stok beras selama ini. Beras di Indonesia selalu melimpah, namun pemerintah masih saja mau impor beras.

Ia mencontohkan, pada masa Covid-19 ini, di Kabupaten Lombok Barat tidak pernah didengar ada orang yang tidak memiliki beras meskipun Covid-19, petani tetap bertani. “Selama Covid-19 ini kita petani bertani, tetap punya beras,” katanya.

Harga gabah petani juga masih normal, harganya masih berkisar antara Rp 400 ribu untuk satu kuintal, sedangkan untuk gabah kering giling (GKG) harganya sekitar Rp 450 ribu satu kuintal. “Dengan harga ini, masih terbilang normal bagi petani,” katanya.

Menurut Hamka, harga ini akan berubah anjlok jika pemerintah jadi melakukan impor beras. Sebab, jika pemerintah impor beras, maka stok beras di Indonesia akan melimpah. Dampaknya, beras yang ada di daerah tidak akan diserap oleh pemerintah karena sudah ada beras dari luar. Maka ketik stok beras sudah banyak dan menumpuk, otomatis harganya akan turun. “Kalau sudah turun, maka petani yang akan rugi,” jelasnya.

Dengan kondisi seperti, maka sepertinya pemerintah mau menyengsarakan petani karena saat musim tanam petani kesulitan mendapatkan pupuk, bahkan harga naik. Sekarang ketika petani sudah panen, pemerintah mau impor beras, jelas ini sangat merugikan petani.

“Saat musim tanam petani kesulitan pupuk, saat musim panen, harga anjlok,” katanya.

Pihaknya sebagai petani di bawah organisasi Kontak Tani dan Nelayan (KTNA) sudah menyampaikan agar menolak rencana pemerintah untuk impor. “Saya sudah sampaikan ke KTNA untuk menolak dan kita sepakat menolak rencana impor beras,” tegasnya.

Ketua KTNA Lombok Barat ,Hj Nurhidayah dengan tegas mengatakan, bahwa KTNA menolak tegas rencana pemerintah untuk menolak rencana impor beras. “Selaku ketua KTNA kami menolak impor beras,” tegasnya.

Dalam kondisi seperti sekarang ini, seharusnya negara bisa memberikan perhatian lebih kepada petani agar hasil para petani semakin melimpah. Bukan malah mempersulit petani, karena petani pada saat mau tanam pupuk sulit didapatkan, sekarang malah mau impor beras saat petani sudah panen.

“Biar hasil padi kita melimpah pemerintah harusnya berikan perhatian. Contoh paling rendahnya masalah pupuk agar dimudahkan,” harapnya.

Pemprov NTB juga memastikan akan menolak pasokan beras impor. Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB Abdul Muis Sayyed Ali memastikan stok beras NTB dalam kondisi melimpah. Bahkan stok beras NTB posisi Maret di gudang milik Perum Bulog NTB dalam kondisi aman hingga enam bulan kedepan. Jumlah tersebut akan terus bertambah seiring pembelian Bulog NTB terus dilakukan. terlebih lagi, sekarang ini dalam masa panen raya di tingkat petani.  

“Stok di Bulog NTB aman sampai 6 bulan kedepan atau stok melimpah. Belum lagi pengadaan beras petani di masa panen raya ini terus bertambah,” kata Abdul Muis, kemarin.

Muis menyebut, selain beras NTB surplus alias melimpah posisi saat ini, belum lagi pengadaan terus berjalan di tingkat petani oleh Bulog bersama mitra. Belum lagi stok yang dimiliki masyarakat jauh lebih banyak lagi di masa panen raya hingga beberapa bulan ke depan. “Stok beras melimpah, artinya ketersediaan stok di masyarakat dan di Bulog cukup. Terlebih lagi sekarang musim panen raya,” jelas Muis.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB H Faturahman mengatakan, persoalan informasi berkaitan dengan impor beras ini pihaknya sudah melaporkan beberapa waktu lalu dalam rapat bersama pemerintah pusat, bahwa NTB ketersediaan beras dalam kondisi aman. Terlebih lagi, saat ini NTB memasuki masa panen raya dan keadaan tersebut berdasarkan hasil koordinasi bersama Dinas Ketahanan Pangan (DKP) NTB, Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB serta Perum Bulog Divre NTB. “Ketersediaan beras untuk NTB dalam kondisi aman, sehingga beras impor itu tidak akan masuk ke NTB,” kata Fathurrahman.

Menurut dia, impor beras ini merupakan langkah yang diambil terutama setelah ada program bantuan sosial (bansos) beras selama kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), antisipasi dampak banjir, dan pandemi Covid-19. Kalau pun itu, mungkin perlu di konfirmasikan ke Bulog, karena itu penugasan sifatnya.

Rencana pemerintah mendatangkan beras impor bisa membuat harga gabah di tingkat petani semakin anjlok, karena faktor spekulan. Ini karena pasokan beras diprediksi akan meningkat saat beras impor tiba. “Ini baru informasi, makanya saya minta dikonfirmasi dulu ke Bulog apakah benar atau tidak,” katanya.  

Pihaknya juga telah melaporkan bagaimana dengan kondisi kebutuhan pokok di NTB, agar nantinya tidak terjadi kekurangan ketika memasuki hari raya besar keagaman. Menginggat akan terjadi lonjakan permintaan pada saat itu.

“Sudah kita laporkan jangan sampai juga nanti ketika puasa dan lebaran itu ada kekurangan, sehingga menimbulkan harga tinggi. Ini yang kita antisipasi,” imbuhnya. (met/ami/dev)

BACA JUGA :  Dinsos NTB Pastikan Kualitas Beras JPS Gemilang