PEMBANGUNAN Jurassic Park di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), terus menuai pro dan kontra. Apalagi setelah viral foto di media sosial (Medsos), yang kemudian di blow up gencar melalui pemberitaan di berbagai media online. Ada sebuah truk proyek yang terkesan dihadang oleh Komodo di lokasi pembangunan. Maka pembangunan fasilitas wisata di salah satu dari lima destinasi wisata superprioritas di Indonesia ini pun kian jadi pembicaraan dunia.
Ingin konstribusi dan sumbang pemikiran, para mahasiswa pariwisata yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Pariwisata Indonesia (HMPI), Sabtu sore (5/12/2020), menggelar webinar dengan tema “Jurassic Park, Wisata Super Premium, Komodo Dalam Bahaya”, yang menghadirkan tiga narasumber, yakni Dr Drs Bakri, MM, Akademisi STP AMPTA yang juga praktisi dan pemerhati pariwisata, Pasifikus Mala Meko, S.ST, Par., M.Par, Akademisi dari Politeknik Negeri Kupang, dan Aloysius Suhartim K, dari Forum Masyarakat Peduli dan Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat (FORMAPP MABAR). Kegiatan juga diikuti para mahasiswa jurusan pariwisata dari berbagai universitas atau sekolah tinggi pariwisata di Indonesia, dan juga media seperti Radar NTT.co, radarlombok.co.id, dan RakyatNTT.com.
“Ada lima pulau utama yang menjadi tempat atau habitat binatang purba komodo ini, yaitu pulau Komodo dengan jumlah populasi komodo sebanyak 1.727 ekor, kemudian pulau Rinca sebanyak 1.049 ekor, pulau Padar 6 ekor, pulau Nusa Kode 57 ekor, dan pulau Gili Motang sebanyak 58 ekor,” kata Ketua FORMAPP MABAR, Aloysius Suhartim K, salah satu narasumber.
Lantas, apa sebenarnya persoalan di Komodo ini, sambung Aloysius, sehingga banyak aktifis lingkungan maupun masyarakat yang menentang pembangunan Jurassic Park Taman Nasional Komodo? Menurutnya, hal ini bermula dari terbitnya Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.48/Menhut-II/2010 tentang izin pengusahaan pariwisata alam di Suaka Margastwa, Taman Nasional dan Taman Hutan Raya.
Dimana di pulau Komodo, PT Komodo Wildlife Ecotourism (KWE) mendapatkan izin pengusahaan sarana wisata alam di lahan seluas 151,94 hektar, yang direncanakan untuk pembangunan tempat penginapan dan juga restoran. Kemudian di pulau Rinca, PT Segara Komodo Lestari (SKL) mendapat izin pengusahaan lahan sarana wisata alam seluas 22,1 hektar, untuk membangun sarana penginapan, restoran, dan lainnya. Dan di pulau Padar, PT KWE juga mendapat izin pengusahaan sarana wisata alam seluas 273,13 hektar untuk membangun sentra kuliner dan dermaga.
Tindak lanjut dari adanya izin itu jelas Aloysius, di pulau Rinca kini sedang dibangun sarana wisata yang disebut Jurassic Park, yang kalau melihat dari rancangannya, di lokasi nanti akan dibangun jalan gerak elevated sepanjang 3.055 meter persegi, penginapan petugas ranger dan peneliti serta area pemandu wisata seluas 1.510 meter persegi, dan juga pusat informasi seluas 3.895 meter.
Kemudian juga akan dibangun pos istirahat seluas 308 meter persegi, pos jaga 216 meter persegi, pemasangan pipa sepanjang 144 meter, pengaman pantai 100 meter, serta dermaga seluas 400 meter persegi. Nantinya di areal wisata ini juga akan dibangun sentra souvenir, kafe, toilet publik, selfie spot, klinik, ruang terbuka publik, dan gudang.
“Pembangunan Jurassic Park ini yang kemudian menjadi persoalan. Contoh, untuk pembangunan dermaga, ada sebagian bukit yang dipapas dan dihilangkan. Padahal, di puncak bukit ini kalau pagi ada komodo yang berjemur dibawah terik matahari. Komodo ini kan binatang berdarah dingin. Jadi kalau pagi komodo-komodo ini menghangatkan tubuhnya dengan berjemur di atas bukit ini. Kalau bukit ini tidak ada, tentu siklus hidupnya menjadi terganggu. Belum lagi komodo ini kan binatang soliter yang tidak suka dengan keramaian. Kalau setiap hari selama setahun mendengar deru mesin-mesin seperti truk pengangkut material, dan lainnya. Tentu komodo menjadi terganggu dan stress, yang berujung tidak mau makan, sakit, dan akhirnya mati,” jelas Aloysius panjang lebar.
Selain itu, keberadaan fasilitas seperti cafeteria atau restoran di Jurasic Park, juga akan mengganggu insting alamiah dari binatang komodo. “Di kondisi normal, binatang komodo ini memiliki daya cium yang tajam, hingga beberapa kilometer. Tentu keberadaan cafetaria atau restoran yang setiap hari memasak makanan berbahan dasar daging, ikan dan lainnya. Maka ini akan merusak insting alam dari komodo. Akibatnya, komodo akan datang ke cafeteria, dan bukannya berburu makanan seperti alamnya. Sehingga ke depan, komodo akan tergantung manusia untuk makanannya,” jelas Aloysius.
Disampaikan, dampak yang terjadi kalau pembangunan Jurassic Park ini tetap dilanjutkan, yaitu Komodo Dragon akan terdaftar sebagai satwa yang terancam punah, pemusnahan permanen habitat dari komodo, home range komodo, ular endemik, kepiting jari satu, tikus, dan lainnya. Serta terakhir, penebangan pohon asam, mangrove, bidara, kapok, dan tanaman jenis kanopi.
“Secara garis besar, adanya izin usaha penginapan private di Taman Nasional Komodo, akan mematikan usaha wisata masyarakat lokal. Sehingga masyarakat yang sebelum pariwisata booming di Labuhan Bajo berprofesi sebagai nelayan, maka mereka tentu akan kembali melaut mencari ikan, dan jutsru akan merusak terumbu karang,” tandas Aloysius, yang juga mantan ranger di pulau Komodo ini.
Sementara itu, Dr Drs Bakri, MM, Akademisi STP AMPTA yang juga praktisi dan pemerhati pariwisata, menyampaikan bahwa dengan masuknya Labuhan Bajo, khususnya Taman Nasional Komodo menjadi satu diantara lima destinasi super prioritas di Indonesia, tentu ke depan akan membawa dampak perekonomian yang cukup besar bagi daerah, dan juga masyarakat.
Apa yang sedang dikembangkan saat ini di Labuhan Bajo, termasuk di TN Komodo, adalah agar menjadi destinasi wisata berkelas dunia. Tentu semua itu telah melalui berbagai pertimbangan khusus oleh pemerintah pusat. Termasuk pemerintah pusat juga mengalokasikan anggaran secara khusus (besar), sehingga destinasi wisata ini memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai dan berkelas dunia, sesuai dengan julukannya, wisata premium.
“Tentu karena komodo ini adalah binatang purba, yang hanya ada di Indonesia, terkhusus di Taman Nasional Komodo. Maka pembangunan berbagai sarana dan prasarana wisata yang dilakukan juga harus sustainable tourism, atau pariwisata berkelanjutan yang tidak merusak alam,” beber Bakri.
Artinya, kerjasama dengan pihak swasta yang mengangkat peluang bisinis wisata, yang dilakukan dengan cara melakukan pelestarian flora dan fauna, tentu saja ini tidak bertentangan dengan prinsip sustainable tourism. “Keberlangsungan Komodo akan terjamin, dan ini tentu menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia,” ucap Bakri.
Sedangkan Akademisi Politeknik Negeri Kupang, Pasifikus Mala Meko, S.ST, Par., M.Par, menyatakan bahwa berbagai pembangunan yang dilakukan pemerintah, termasuk di industri pariwisata, pada intinya adalah untuk kesejahteraan masyarakat.
“Terkait pembangunan Jurassic Park, dalam implementasinya harus melibatkan partisipasi masyarakat (aspirasi). Semua harus dikaji terlebih dahulu, baik pada saat prakonstruksi, kontruksi, hingga operasional nanti. Tentu pembangunan dilakukan tidak sampai merubah bentang alam, yang jutsru akan menganggu keseimbangan lingkungan,” ujar Pasifikus.
Dilanjutkan Pasifikus, semua daerah memiliki filosofi, kebudayaan, atau adat istiadat yang berbeda. Sehingga pembangunan yang dilakukan juga harus melihat pada kearifan lokal ini. “Kalau di Jawa ada “Mamayu Hayuning Bawana”, atau bagaimana mengatur keseimbangan kehidupan antara Tuhan, Manusia dan Alam. Demikian juga di Bali ada “Trihita Karana”, yang kurang lebih sama artinya. Maka di Manggarai Barat ini juga ada “Bajo Sanda Lima”, yakni pusat ritual, air sumber kehidupan yang bisa ditimba oleh masyarakat terus menerus, areal untuk berkebun masyarakat, dan lainnya,” jelasnya. (gt)
