JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) masih menyusun skema pembagian tambahan 10 ribu kuota haji tahun ini. Setelah muncul skenario, dibagi untuk jamaah lansia, muncul lagi skema untuk dibagi sesuai populasi muslim.
Ditemui setelah rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menuturkan, tambahan kuota akan dibagi sesuai dengan azas proporsionalitas. Pembagian dilakukan berdasarkan jumlah populasi umat muslim di masing-masing provinsi. ”Tidak dipukul rata. Yang jelas proporsional,” ungkapnya di Jakarta, Selasa kemarin (17/1).
Dia kembali menekankan, penambahan kuota ini nantinya diprioritaskan bagi calon jamaah yang sudah lanjut usia(lansia), dengan kriteria usia 75 tahun ke atas. Pertimbangan ini didasari oleh jumlah jamaah lansia yang masih menumpuk. Ada sekitar 53 ribu jamaah lansia dari total jamaah saat ini.
Kendati begitu, Lukman menuturkan masih belum ada angka pasti. Pihaknya masih menyusun pembagian tersebut. Beda dengan kuota 20 persen yang sebelumnya dipangkas karena pembangunan Masjidil Haram. Kuota tersebut akan dikembalikan seperti semula di setiap provinsi sebelum pemotongan dilakukan.
[postingan number=3 tag=”haji”]
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Abdul Jamil menambahkan, penambahan kuota haji otomatis diikuti peningkatan jumlah petugas. Dia mengatakan tahun lalu petugas haji berjumlah 3.250 orang. ’’Tahun ini kita dapat tambahan kuota petugas 250 orang. Jadi totalnya 3.500 orang,’’ jelasnya di Jakarta kemarin.
Jamil mengatakan tidak hanya kuantitas petugas haji yang ditambah. Namun dari sisi kualitasnya juga akan ditambah. Salah satu pertimbangan dalam penyiapan petugas haji tahun ini adalah, penyelenggaraan haji bertepatan dengan musim panah. Apalagi komposisi jamaah haji resiko tinggi juga tahun ini mencapai 2/3 dari total jamaah.
Menurut mantan rektor IAIN Walisongo Semarang itu, menggunakan personel TNI dan polisi untuk petugas haji juga untuk antisipasi cuaca panas itu. Dia menjelaskan dari sisi ketahanan, prajurit TNI dan polisi lebih tahan cuaca dan cekatan meladeni jamaah haji di Makkah. ’’Mereka juga memiliki kemampuan untuk mobilisasi atau evakuasi jamaah dalam keadaan darurat,’’ jelasnya.
Jamil juga menjelaskan penambahan kloter haji tidak mengurangi komposisi petugas di dalamnya. Seperti diketahui dengan penambahan jamaah haji mencapai 221 ribu orang, maka aka nada 115 kloter tambahan. Dia mengatakan di dalam kloter itu tetap ditempatkan dua orang paramedis, satu orang dokter, dan dua orang yang bertuga mengurusi dokumen serta pemandu ibadah. Sehingga setiap kloter ada lima orang petugas yang melekat terus.
Terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Sugihardjo meminta, agar Kemenag melakukan perjanjian kontrak dengan penyelenggara transportasi Jemaah Haji di Arab Saudi secara multiyears atau jangka panjang. Menurutnya, dengan kotrak multiyears ini dapat menguntungkan pemerintah Indonesia untuk dapat memilih angkutan bus yang sesuai standart. Sehingga kenyamanan jamaah haji lebih terjamin. “Untuk usia bus, Kemenhub mengikuti aturan Kemenag. Mohon dukungan untuk adanya kontrak multiyears atau jangka panjang sehingga kita bisa memilih (bus),” ujarnya.
Selain itu, ke depan, Kemenhub juga akan terlibat untuk pengawasan bus-bus yang digunakan jamaah di Saudi. Tak hanya terkait pesawat-pesawat yang menerbangkan mereka dari dan menuju tanah suci. (mia/wan/agm)
