Presiden Tolak Moratorium UN

ILUSTRASI UJIAN NASIONAL

JAKARTA – Para siswa tingkat akhir dipastikan bakal menghadapi ujian nasional (UN) tahun depan.

Dalam rapat terbatas (Ratas) di Kantor Presiden kemarin (19/12), Presiden Joko Widodo memutuskan untuk tetap mengadakan UN. Meskipun demikian, proposal moratorium yang diajukan Mendikbud Muhadjir Effendy tidak seluruhnya ditolak.

 Hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA) rupanya menjadi acuan Presiden dalam memutuskan pelaksanaan UN tahun ini. Presiden menjelaskan, hasil laporan survei PISA menunjukkan peringkat Indonesia meningkat. Sebelumnya, pada 2012 Indonesia berada di peringkat 71 dari 72 negara yang disurvei. Sementara, pada 2015, peringkat Indonesia naik menjadi 64. ''Baik sains, membaca, matematika, kelihatan sekali melompat tinggi,’’ ujarnya.

Kenaikan tujuh peringkat dalam tiga tahun itu menurut Presiden merupakan peningkatan yang cukup tajam. Bila hal itu berlanjut, maka pada 2030 diperkirakan pendiikan Indonesia akan mampu setara dengan negara-negara anggota Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

Karena itulah, kenaikan peringkat itu juga dijadikan pertimbangan. Sebab, di saat peringkat pendidikan di sejumlah negara mengalami penurunan, Indonesia justru naik. ’’Ini juga perlu dipertimbangkan oleh Mendikbud, sebagai salah satu pegangan,’’ tambahnya.

Pada akhirnya, ratas tersebut menghasilkan keputusan UN tetap diadakan. Sementara, ujian sekolah berstandard nasional (USBN) yang ada dalam proposal Kemendikbud diakomodir. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan, UN tetap digelar dengan sejumlah perbaikan. Di antaranya, perbaikan kualitas guru.

UN digelar seperti tahun lalu, menggunakan tiga mata pelajaran utama, yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, ditambah mapel sesuai jurusan. Kemudian, USBN diadakan dengan menggunakan kisi-kisi nasional di luar mapel yang diujikan dalam unas. ’’Sehingga nantinya ada penyempurnaan terhadap hal itu (USBN),’’ ujarnya.

Pramono menuturkan, melalui UN diharapkan ada pemerataan kualitas antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. ’’Kalau kemudian ini tidak dijalankan, bisa menimbulkan kesenjangan baru antara sekolah yang bagus dan tidak bagus,’’ lanjut politikus PDIP itu. Terutama antara sekolah di Jawa dan luar Jawa.              Apakah itu berarti UN juga akan tetap menjadi penentu kelulusan, Pramono tidak memberikan jawaban pasti. ’’Yang sekarang ini berlaku, tetap diberlakukan,’’ tambahnya. UN tetap berlaku, kemudian ditambahkan USBN yang dikelola daerah dengan kisi-kisi nasional.

Sementara itu, Mendikbud Muhadjir Effendy menolak berkomentar atas keputusan yang diambil dalam ratas tersebut. Dengan tetap berlakunya UN, maka pihaknya tinggal melanjutkan karena programnya sudah ada.

Disinggung mengenai perbaikan kualitas guru, pihaknya menyebuktkan sejumlah langkah. Di antaranya, dengan mengadakan workshop. ’’Termasuk melibatkan guru untuk membikin soal dengan muatan standard nasional,’’ ujarnya. Para guru itu akan berada di bawah kendali Badan Standard Nasional Pendiikan  (BSNP) dan diawasi oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendiikan (LPMP).

BACA JUGA :  Dewan Minta Wacana Penghapusan UN Dikaji Ulang

Terkait kebijakan UN tetap dilaksanakan di tahun 2017 memdatang, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi NTB, H. Muhammad Suruji menyambut baik keputusan Presiden RI Jokowi itu. “Intinya kewajiban daerah itu melaksanakan kebijakan pusat,” kata Suruji.

Menurut Suruji, dengan adanya keputusan untuk tetap menggelar UN di tahun 2017 mendatang, maka sudah tidak ada lagi yang perlu ditanggapi macam- macam. Karena tanggapan tidak akan bisa merubah dari kebijakan yang sudah diputuskan pemerintah pusat. Oleh karena itu, lanjut Suruji persiapan UN sudah mulai dilakukan. Begitu juga dengan pihak sekolah juga  terus meningkatkan kualitas pembelajaran bagi peserta didiknya. " Untuk pelaksanaan UN Provinsi NTB sudah siap," ujar Suruji.

Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram H. Sudenom mengatakan, sejak awal dirinya dirinya secara pribadi  tidak setuju  dengan  moratorium UN itu. Dia  lebih setuju wacana tersebut dibatalkan. 

Menurutnya, keputusan presiden yang menolak penghapusan sementara  UN itu memberikan kepastian  dalam mempersiapkan  UN.  "Kalau saya kan dari dulu tidak sepakat dengan adanya moratorium UN ini," katanya.

Menurutnya, peenyelenggaraan UN jauh lebih efektif untuk mengetahui tingkat keberhasilan dunia pendidikan. Bagi Sudenom, UN cukup memudahkan untuk memetakan tingkat keberhasilan pendidikan di daerah. "Sekarang semuanya sudah jelas, jadi tidak ada yang perlu kita perdebatkan," tambahnya.

Senada Kepala SMAN 4 Mataram, Hj Suprapti mengatakan, sejak munculnya wacana moratorium UN ini sempat membuat pihaknya kaget. Hal ini berkaitan dengan persiapan UN. Apalagi pada UN sebelumnya, pihaknya sebagai salah satu penyelenggara Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).    "Syukur saja moratorium UN itu dibatalkan Presiden," ucapnya.

Berbeda dengan Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram H  Adnan Muchsin. Dia menyayangkan keputusan presiden yang membatalkan moratorium UN tersebut. Adnan menyampaikan hal tersebut, dikarenakan cukup percaya terhadap terobosan baru yang dilakukan Mendikbud RI  Muhadjir Effendy. Dia meyakini sebelum moratorium UN dilontarkan ke publik, sudah ada kajian lebih dahulu.

Dalam pandangan Adnan, banyak masyarakat yang setuju moratorium UN ini. Apalagi UN bukan lagi penentuan kelulusan. Menurutnya, penyelanggaraan UN selama ini memakan biaya sangat besar.

Dia pun melihat keputusan presiden ini sebagai keputusan politik. Sebab, sebelumnya wakil presiden Jusuf Kalla sudah lebih dahulu menolak moratorium UN.  "Ya mau bagaimana lagi, Kepala Negara sudah memutuskan, kita sih cuma bisa ngikut," tandasnya dengan sedikit kecewa.((byu/jun/wan/jpg/ luk/cr-rie)