Presiden Datang Lagi, Target 6 Bulan Sulit Tercapai

Tugas Pokmas yaitu membantu dan mencarikan solusi pembangunan rumah masyarakat. Pokmas itulah yang bertanggungjawab kepada korban untuk pembangunan rumah, baik model Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) atau rumah konvensional.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat yang sudah menyederhanakan mekanisme pencairan bantuan. Kedatangan Menko PMK dinilai sangat penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam pencairan bantuan.

Kepada seluruh masyarakat dan semua pihak, gubernur berharap bisa memahami dengan baik mekanisme pencairan bantuan. Jangan sampai ada kesalahan persepsi, sehingga menyalahkan presiden. “Jangan sampai ada pemahaman keliru. Bukan ke rekening pribadi korban langsung, jangan sampai salah paham. Uang itu ditransfer dulu ke Pokmas. Nah, tugas kita semua disini pastikan Pokmas terbentuk,” ucapnya. 

Baca Juga :  Ibu Negara Iriana Jokowi Kagumi Kain Tenun Pringgasela

Gubernur berharap, semua Pokmas sudah terbentuk. Dengan begitu, pencairan bantuan akan lebih cepat. “ Selesaikan Pokmas lebih cepat, minimal hari ini semua terbentuk. Ketika pak Jokowi hadir, jangan masyarakat pertanyakan janji pak Jokowi. Karena uang sudah ada kok. Kemarin itu kan salah persepsi, padahal uang dikumpulkan di rekening Pokmas. Itu dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk menjaga masyarakat juga,” jelasnya. 

Disampaikan juga oleh gubernur, kedatangan Presiden ke NTB untuk melihat langsung kondisi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Kemudian, Presiden melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Lombok Timur. 

Baca Juga :  Janji Jokowi Tetap Ditagih

Kepala BNPB, Wilem Rampangilei yang dimintai keterangannya menyampaikan, saat ini verifikasi rumah hampir selesai dilakukan.” Dari 7 kabupaten/kota, 4 wilayah sudah selesai. Yang lain 20 Oktober selesai, dan KLU awal November,” ungkapnya. 

Terkait lambannya proses pencarian bantuan, kata Wilem, menjadi perhatian Presiden. Rakor dilaksanakan, tujuannya untuk mempercepat pencairan tersebut. “Masalahnya kan, Pokmas saja belum semua dibentuk. Presiden ingin lebih mudah dan cepat, tapi akuntabilitas harus tetap diutamakan. Tahap pertama nanti Rp 25 juta dulu diserahkan, lalu tahap berikutnya setelah semua lancar dan semua syarat dipenuhi. Ini uang rakyat, soal akuntabilitas tidak bisa ditawar,” tandasnya.(zwr)

Komentar Anda
1
2