MATARAM – Maraknya praktek pungutan liar di sejumlah lokasi wisata di Pulau Lombok mendapat sorotan Pengamat Pariwisata NTB Anas Pattaray. Menurutnya tindakan tersebut bisa merusak citra Pariwisata NTB.
Untuk citra pariwisata kita harusnya tidak perlu terjadi hal hal seperti ini (Pungli). Karena akan membentuk citra yang negatif bagi daya tarik wisata ditempat kita. Apalagi sekarang ini sedang menggalakkan tingkat kunjungan yang kuantitasnya cukup lumayan,” kata Anas kepada Radar Lombok , Selasa (2/4).
Menurut Anas, isu ini bukanlah hal baru, nyatanya pungli sudah sering terjadi di kawasan wisata di Lombok. Beberapa oknum cenderung mengambil kesempatan untuk mengambil untung pada momen momen dimana kunjungan wisatawan sedang tinggi. Tentunya hal tersebut merugikan citra pariwisata NTB.
“Sebenarnya kesiapan untuk menerima wisitawan tidak ada kendala. Oknum ini hanya segelintir saja. Kebetulan mereka menguasai suatu objek jadi seolah olah lebih dominan daripada orang yang memang mengelola wisata dan mengambil kesempatan (pungli),” jelasnya.
Pihaknya sangat menyayangkan atas tindakan yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab tersebut. Mestinya hal-hal yang dapat merusak citra pariwisata NTB tidak lagi terjadi. D itengah upaya Pemerintah untuk meningkatkan kunjugan wisatawan datang ke NTB.
Terlebih para pengelola kawasan wisata ini sudah sering diberikan pelatihan uji kompetensi. Harusnya itu bisa dimanfaatkan dalam membuat suatu usaha yang bisa menggaet wisatawan. Bukan malah mengambil kesempatan untuk mendapat keuntungan melalui pungutan liar dan mematok harga mahal pada tiket masuk kawasan wisata.
“Kenapa tidak masyarakat atau pengelola destinasi yang terkait membangun suatu usaha yang kreatif yang bisa ditawarkan kepada wisatawan. Dengan cara memanfaatkan hasil pelatihan pelatihan yang diberikan Pemerintah,” herannya.
Menurut Anas, daya tarik destinasi wisata yang dimiliki Lombok sangat memungkinkan untuk dikunjungi wisatawan. Hanya saja untuk mengabtisipasi kejadian serupa terulang lagi.
Kedepan dibutuhkan regulasi terkait pengelolaan kawasan pariwisata dari dari hulu sampai ke hilir. Mulai dari standar untuk tarif tiket masuk, standar parkir berapa dan apa saja yang harus dipersiapkan pengelola, dan harus jelas retribusinya.
Mengingat selama ini belum ada regulasi yang mengatur secara detail terkait pengelolaan objek pariwisata. Ketika ada regulasi ditingkat bawah tentunya akan mengacu pada regulasi diatasnya. Jadi hal-hal seperti ini yang harus diperhatikan Pemerintah.
“Saya melihat dak ada landasan atau regulasi yang diizinkan Pemerintah untuk mengambil pungutan-pungutan seperti itu,” ujarnya.
Tidak kalah penting adalah memberikan tindak tegas terhadap oknum yang melakukan pungli. Serta memberikan edukasi yang mudah difahami. Sebab selama ini pungli bisa terjadi karena kurangnya pengawasan secara rutin di kawasan wisata. Sehingga memberi kesempatan bagi oknum untuk melancarkan aksi punglinya terhadap wisatawan.
“Mudah untuk mendeteksi siapa saja oknum ini. Mereka lah yang sebaiknya diberikan tindakan tegas oleh keamanan wisata di desa dan polisi pamong praja serta yang lainnya,”tutupnya. (cr-rat)
