MATARAM—Usai didera dualisme kepengurusan internal, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tancap gas. Berbagai program kerja yang sempat tertunda dan terbengkalai bakal segera direalisasi.
Misalnya, terkait persiapan partai berlambang ka'bah tersebut untuk menyongsong pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 dan Pemilu Legislatif 2019 mendatang.
Ketua DPW PPP NTB, Hj Wartiah mengatakan, dari hasil Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) I DPW pihaknya menargetkan raihan suara partai berlambang kabah tersebut dalam pemilu legislatif 2019 menjadi tiga besar peraih suara terbanyak secara nasional maupun di NTB. "Targetkan PPP di pemilu legislatif 2019 adalah peraih suara terbanyak tiga besar," katanya, kepada Radar Lombok, kemarin (19/7).
Muswil I DPW PPP NTB tersebut dihadiri Wakil Ketua umum DPP PPP, juga anggota DPR RI dapil NTB, Hj. Ermalena, jajaran PPP se-NTB, mulai dari pengurus harian DPW, DPC PPP se-NTB. Ada juga pimpinan dan seluruh anggota Fraksi PPP DPRD NTB & Fraksi PPP kabupateb kota se-NTB.
Melalui Muskerwil itu, jelasnya, sebagai langkah awal untuk memperkuat koordinasi, konsolidasi dan penguatan mesin politik partai hingga ke tingkat kepengurusan terendah. Penataan dan perapian struktur kepengurusan dilaksanakan. Diharapkan, dengan hal tersebut makin memperkuat dan mempercepat terlaksana berbagai agenda dan kerja kerja politik bagi pemenangan PPP dalam pemilu legislatif 2019.
Karena itu, sebagai tindak lanjut dari Muskerwil tersebut PPP segera akan melaksanakan Musyarawah Cabang (Muscab) DPC kabupaten kota se-NTB. Direncanakan Muscab DPC tersebut bakal dilangsungkan dalam waktu dekat ini.
Terlebih, kepengurusan ditingkat DPC kabupaten kota sudah berakhir pada awal 2016 lalu. Namun akibat dari ada dualisme kepengurusan internal di tingkat pusat tersebut sehingga Muscab tidak dapat terlaksana. Dengan disahkan hasil Muktamar Pondok Gede Jakarta dipimpin Romarhumuziy oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Maka pihaknya pun langsung menggelar Muskerwil.
Meski begitu, Wartiah pun tidak menampik jika dalam Muskerwil tersebut pihaknya sudah mulai membahas terkait dengan persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018. Namun, pihaknya baru sebatas membahas terkait petunjuk pelaksana (Juklas) pilkada tapi belum membahas atau membicarakan terkait figur yang berpeluang didukung dan diusung dalam pilkada serentak 2018. Baik pilkada NTB dan pilkada 3 kabupaten kota.
Pihaknya akan memprioritaskan kader untuk didukung dan diusung di pilkada serentak 2018, jika ada kader partai berlambang Kabah tersebut berpotensi dan berpeluang diusung. Baik dilihat dari tingkat elektabilitas, kapasitas, potensi kemenangan dan peluang koalisi dengan parpol lainnya.
Disadari PPP tidak memiliki cukup kursi untuk bisa mengusung pasangan calon sendiri di pilkada, sehingga harus membutuhkan mitra koalisi. "Selain itu, kita bahas terkait rencana pengkaderan dan penyelesaian pembangunan kantor DPW," pungkasnya. (yan)
