MATARAM – Jelang pendaftaran Pilkada serentak 2024 di NTB pada 27-19 Agustus 204, DPP PPP menyerahkan SK B1 KWK.
SK itu diserahkan langsung oleh Wakil Ketua Umum DPP PPP Ermalena didampingi Ketua DPW PPP NTB Muzihir dan Sekretaris Muhammad Akri. “Dengan diserahkan SK B1 KWK ini, arah dukungan PPP sudah final,” kata Ermalena di Mataram, Minggu (11/8).
Adapun paslon yang menerima SK B1 KWK tersebut. Yakni Pilgub NTB mendukung Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri. Pilkada Kota Mataram Lalu Aria Darma-Weis Arqunain, Pilkada Lombok Barat Nurhidayah-Imam Kafali. Pilkada Lombok Utara Najmul-Kusmalahadi. Pilkada Lombok Timur Hairul Warisin-Edwin Hadiwijaya. Pilkada Sumbawa Nurmansyah-Hanifah. Pilkada Sumbawa Dewi Noviany-Talifuddin. Pilkada Dompu Bambang Firdaus-Sirajuddin, dan Pilkada Bima Muhammad Putera Feryandi-Rostianti. “Minus Loteng masih berproses. Sedangkan di Kota Bima PPP tidak memiliki raihan kursi,” ucap mantan Anggota DPR RI ini.
Diungkapkan, NTB menjadi daerah pertama diserahkan SK B1 KWK serentak di internal PPP. Penyerahan ini tidak terlepas dari koordinasi baik antara DPC dan DPW dengan DPP. Dengan sudah finalnya arah dukungan, ia menginstruksikan jajaran kader dan pengurus bahu-membahu memenangkan paslon yang diusung. “Jika ada mbalelo, tentu akan ada sanksi,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPW PPP NTB Muzihir berharap, dengan sudah diserahkannya SK B1 KWK itu, tidak ada paslon yang bongkar pasang. Kemudian paslon diingatkan tidak memandang remeh PPP. Misalnya tidak melibatkan pengurus DPC PPP dalam melakukan kerja-kerja politik pemenangan. Belajar dari pilkada-pilkada sebelumnya, pengurus DPC kabupaten/kota mengeluhkan tidak dilibatkan. “Jangan mentang-mentang sudah diberikan SK usungan. Terus struktur partai tidak dilibatkan. Itu salah,” tegas Wakil Ketua DPRD NTB ini.
Adapun untuk Pilkada Loteng masih berproses. Sebelumnya, DPP PPP sudah memberikan surat tugas kepada duet Ruslan Turmuzi-Gede Syamsul Mujahidin. “Masih berproses untuk Pilkada Loteng,” terangnya.
Sementara itu, Ruslan Turmuzi yang hadir dalam acara penyerahan ini belum mendapat SK B1 KWK. “Saya hadir karena diundang. Soal SK B1 KWK kenapa tidak diberikan ke saya, silakan dikonfirmasi ke PPP,” ucapnya singkat.
Namun informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa DPP PPP urung menyerahkan SK B1 KWK lantaran Gede Syamsul Mujahidin dikabarkan mundur dari pencalonan. (yan)
