PPDB SMA Dijamin Bebas Jual Beli Kursi

PPDB-SMA
PAPAN INFORMASI : Salah satu Madrasah Negeri di Mataram memasang baliho informasi persyaratan dan aturan PPDB tahun ajaran 2019/2020. (ABDI ZAELANI/RADAR LOMBOK)

MATARAM Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinis NTB H Rusman menegaskan peraturan baru terkait Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB 2019 mewajibkan sekolah menerapkan sistem zonasi. Penerapan PPDB sistem zonasi untuk jenjang SMA dipastikan bebas dari ‘titipan’.

“Ada tiga jalur dalam sistem zonasi dan itu sudah jelas. Diantaranya 90 persen jalur umum, 5 persen prestasi dan 5 persen perpindahan orang tua,” kata Rusman kepada Lombok, Senin kemarin (10/6).

Dijelaskan Rusman, sesuai dengan Permendikbud Nomor 51 tentang PPDB bahwa calon peserta didik dari keluarga tidak mampu harus menyerahkan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain itu, dalam pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2019/2020 ini tidak ada lagi sistem titip menitip dan itu tidak dibolehkan dalam aturan sistem PPDB tahun ini.

BACA JUGA: 20-21 Juni PPDB SMA/SMK Jalur Prestasi

“Kita harus taat aturan, sebab semua ada aturan mainnya begitupun dengan PPDB ini. Sudah jelas ada aturan, sehingga masyarakat harus memahamimya,” ucapnya.

Dikatakanya, berkaca dari tahun sebelumnya, berbagai persoalan yang terjadi mulai dari masyarakat berupaya memasukkan anaknya ke sekolah favorit dengan berbagai cara. Misalnya dengan pindah ke lokasi yang dekat dengan sekolah sebelum anaknya tamat. Selain itu juga dengan menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM) agar bisa masuk sekolah yang diinginkan.

Oleh sebab itu, kata Rusman, dalam Permendikbud Nomor 51 ini sudah jelas tidak akan bisa kecolongan seperti tahun sebelumnya belum diatur secara detail, seperti KK yang digunakan diterbitkan minimal satu tahun sebelumnya. Kemudian yang diutamakan siswa alamatnya sesuai dengan sekolah asalnya. Sekolah juga diminta memprioritaskan peserta didik yang memiliki KK atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.

Menurutnya Rusman yang harus dipahami oleh masyarakat dalam sistem PPDB tahun ini diantaranya, alamat KK yang diterbitkan minimal 1 tahun sebelumnya, kemudian sekolah harus mengumumkan daya tampung, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal tersebut untuk meningkatkan transparansi dan menghindari praktik jual-beli kursi.

“Andai jika ada terjadi jual beli kursi dan titip menitip, maka silahkan masyarakat segera melapor Ombudsman akan siap untuk mengawal,” kata Rusman. (adi)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid