PRAYA—Senator Senayan dari NTB, Hj. Rabiatul Adawiyah, saat program serap aspirasi (Reses) di Ponpes Darussalimin, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah (Loteng), mengungkapkan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016, tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dinilai sebagai kado pahit dari pemerintah kepada rakyatnya. Penetapan atau disahkannya PP tersebut, dilakukan oleh pemerintah, ketika anggota DPR dan DPD RI, sedang dalam masa reses. "Saya menilai PP Nomor 60 tahun 2016, ini kado pahit, dan PP ini tidak didasari atas persetujuan DPR dan DPD RI,” katanya, Selasa (10/1) kemarin.
Persoalan lain lanjutnya, kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), dan naiknya Bahan Bakar Minyak (BBM) di awal tahun secara bersamaan membuat masyarakat kaget. Namun semua persoalan yang terjadi ini oleh DPR maupun DPD nanti akan di bahas melalui sidang, dan hasilnya akan di sampaikan kepada pemerintah.
[postingan number=3 tag=”pajak”]
Ditambahkan, DPD RI selaku wadah penyalur aspirasi rakyat berkewajiban menampung setiap masukan dan usulan masyarakat untuk di tindak lanjuti kepada pemerintah baik di tingkat Kabupaten, Propinsi maupun tingkat Pusat.
Beda hal nya dengan anggota DPR yang memiliki dana aspirasi untuk pembangunan sejumlah kebutuhan masyarakat seperti pesantren, masjid dan hal-hal lain. "Anggota DPD tidak memiliki dana, namun silahkan usulkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat secara tertulis berupa proposal, untuk kami tindak lanjuti, " ujarnya.
Dalam kesempatan itu pula, anggota DPD RI ini juga sempat menyentil kelangkaan pupuk dan tingginya harga, kelangkaan dan tingginya harga di NTB, khususnya di Loteng.
Pihaknya berjanji akan menindak lanjuti informasi tersebut kepada pemerintah, dengan harapan agar hal ini tidak menjadi persoalan di tengah masyarakat. " Yang jelas hasil reses kali ini, saya akan upayakan untuk membahanya nanti di pusat,” pungkasnya. (cr-ap)
