Polresta Mataram dan BPKP Sepakat Hitung Kerugian Negara Kasus Dugaan Korupsi Masker Covid-19

Kompol I Made Yogi Purusa Utama (ROSYID/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan masker pada Dinas Koperasi dan UMKM NTB tahun 2020 dengan anggaran Rp 12,3 miliar masih berjalan.

Agar persoalan ini tuntas, Satreskrim Polresta Mataram meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) segera menerbitkan surat tugas, untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara.

“Intinya, kami minta agar BPKP segera menerbitkan surat tugas untuk menghitung kerugian negara,” kata Kasatreskrim Polresta Mataram Kompol I Made Yogi Purusa Utama, Selasa (25/6).

Permintaan itu dilontarkan Yogi setelah pihaknya dan BPKP Perwakilan NTB, serta BPKP RI melakukan ekspose bersama melalui daring Selasa sore (25/6) kemarin. Dalam ekspose bersama itu, ketiganya sepakat untuk melakukan perhitungan kerugian negara secara bersama-sama.

“PLH Korwas tadi menyampaikan, akan terlebih dahulu menyampaikan ke BPKP NTB untuk kapan surat tugas itu akan dikeluarkan. Intinya, sepakat kita semua akan turun untuk berhitung kerugian negara,” sebutnya.

Baca Juga :  Polda Diminta Cari Perjanjian Kerja Mentor dan FEC Kalau Tidak Ada, Bisa Lolos

Surat tugas itu harus segera diturunkan. Dengan adanya surat tugas itu akan ditindaklanjuti dengan melakukan perhitungan kerugian keuangan negara. “(Menghitung kerugian keuangan negara) Nanti dengan teknis dan cara BPKP NTB sendiri. Mereka punya cara tersendiri dalam menghitung,” ungkapnya.

Yogi mengaku belum mengetahui pasti kapan surat tugas itu akan diterbitkan BPKP. Namun diharapkan tidak lama. “Kalau kita, kalau bisa besok ini ditertibkan surat tugas itu,” katanya.

Sebelum kasus ini naik ke tahap penyidikan, Satreskrim Polresta Mataram bersama BPKP NTB telah melakukan ekspose bersama pada tahap penyelidikan tertanggal 14 September 2023. Ekspose tersebut dipimpin langsung Anom Bajirat Suta selaku Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Investigasi Perwakilan BPKP NTB. “Kesimpulannya, terdapat penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara,” katanya.

Baca Juga :  Kasus Lahan Gili Trawangan, Kejati Belum Temukan Bukti Kuat

Ekspose kembali dilakukan pada tahap penyidikan, tertanggal 19 Februari 2024. “Terdapat penyimpangan yang mengakibatkan potensi kerugian negara sementara sebesar Rp 1,9 miliar,” ujarnya.

Diketahui, pengadaan masker covid-19  ini anggarannya senilai Rp 12,3 miliar yang bersumber dari belanja tak terduga Diskop NTB. Polresta Mataram melakukan penyelidikan sejak Januari 2023. Kemudian, meningkatan status penanganan ke tahap penyidikan pada pertengahan September 2023.

Dalam hal ini, penyidik telah menemukan indikasi perbuatan melawan hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Perbuatan melawan hukum tersebut diduga mengarah ke mark up harga dan masker yang tidak sesuai spesifikasi. (sid)

Komentar Anda