Polres Diminta Selidiki Kasus Pungli

ILUSTRASI PUNGLI

MATARAM–Temuan tim Saber Pungli Provinsi NTB direspon postif kalangan anggota DPRD Kota Mataram.

Sebelumnya, Sekda Kota Mataram, H Effendi Eko Saswito, juga telah memerintahkan Inspektorat Kota Mataram turun melakukan audit di SMPN 6 Mataram. Permintaan itu atas dugaan pungutan liar (Pungli) senilai Rp 300 ribu per siswa yang akan menjadi peserta Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Anggota Komisi I DPRD Kota Mataram, H Ehlas SH meminta, aparat dari Polresta Mataram segera turun melakukan penyelidikan lebih lanjut.  ‘’Laporan serta temuan Tim Saber Pungli, harus segera direspon oleh kepolisian dan melakukan penyelidikan lebih lanjut pada kepala SMPN 6 Mataram,’’ katanya, kepada Radar Lombok, Rabu kemarin (11/1).

Politisi Partai Demokrat ini menyayangkan sikap sekolah yang  tidak tobat pada prilaku pungutan liar. Selain di SMPN 6 Mataram, ia meminta, aparat kepolisian bergerak cepat serta menetapkan tersangka terkait kasus dugaan pungli tersebut. Padahal, selama ini sekolah tersebut telah menjadi pilot project pada tahun 2016 lalu penyelenggaran UNBK. Praktis, tidak  terlalu banyak membeli perangkat seperti komputer maupun server. 

[postingan number=3 tag=”pungli”]

Selain itu, beberapa sekolah favorit juga patut diawasi, karena banyak modus yang dilakukan oleh kepala sekolah selama ini. Temuan ini, telah menjadi perhatian serius. Bahkan dewan telah melakukan rapat koordinasi untuk melakukan pemanggilan pada sejumlah pemangku kebijakan pendidikan di Kota Mataram dalam waktu dekat ini.

Ia berharap, langkah tegas  juga diambil oleh Pemerintah Kota Mataram. Dalam hal ini, menindak tegas kepala sekolah maupun oknum yang terlibat dengan memberikan sanksi, sehingga memberikan efek jera.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram lainnya, Herman, menyayangkan adanya pungutan pada sekolah SMPN. Terlebih secara aturan tidak diperbolehkan, sekolah telah menyediakan sarana terlebih dahulu. “Apalagi sekolah yang sudah melaksanakan UNBK sebelumnya, perangkat yang ada harus dimaksimalkan, jangan sampai melakukan pungutan pada siswa,” katanya. (dir)