PRAYA-Ajang kontes Waria di eks kantor Camat Praya, Rabu malam (12/10) menyisakan penyesalan dan luka mendalam di hati masyarakat Lombok Tengah.
Tak pelak, jika kemudian ditanggapi sejumlah pihak dan tokoh masyarakat berslogan Beriman Sejahtera dan Bermutu (Bersatu) itu. Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Lombok Tengah, H Nasri Anggara misalnya, dia mengaku menyesali kejadian itu. Pasalnya, kegiatan itu sudah di luar kewajaran. Yaitu mengeksploitasi kenormalan kaum lelaki dan kaum perempuan.
Secara harfiah, katanya, Waria adalah lelaki yang bersifat perempuan tetapi sangat berlebihan. Mereka berkreasi, berdandan melebihi perempuan sehingga kelihatan norak. ‘’Hal inilah yang sangat dibenci oleh agama,’’ ujarnya saat dikonfirmasi Radar Lombok, kemarin (13/10).
Menurutnya, tindakan ini juga merupakan lesbian gay biseksual dan trangender (LGBT). Paham ini sudah jelas-jelas ditolak agama dan negara. Sehingga ketika hal itu terjadi di suatu wilayah, maka sepatutnya disesali.
Kemenag sendiri ini, tambahnya, sudah menyelidiki dan mengkaji kasus itu. Hasil temuan sementara, sepertinya kontes itu ditunggangi pihak tertentu yang ingin membuat gaduh. Karena kontes itu berbeda dari konsep dan tujuan awal kegiatan itu, yakni sosialisasi penanggulangan Humas Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS). Di mana para Waria ini terindikasi dan paling rentan mengidap penyakit mematikan tersebut. ‘’Saya sudah tanya sama orangnya, mereka bilang sudah selesai. Dan besar kemungkinan acara itu ditunggangi pihak tertentu,’’ duganya.
Lain halnya diungkapkan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Lombok Tengah, H Ahmad Supli, sejak awal ia curiga dengan acara itu. Di mana informasinya sudah menyebar terlebih dulu, sehingga sangat meresahkan masyarakat. Setelah kebenaran itu terselenggara, pihaknya langsung meminta sejumlah pihak untuk bertindak. Terutama aparat penegak hukum. ‘’Saya benar-benar tersinggung dengan acara itu. Acara itu kuat dugaan ada provokatornya,’’ tuduh Supli.
Pasalnya, acara itu secara kebetulan dibuat saat penyelenggaraan kegiatan agama di Masjid Agung Praya. Di mana kegiatan itu sudah jelas bertentangan dengan agama dan negara. ‘’Itu ada provokatornya,’’ tegasnya lagi.
Karenanya, Supli meminta kepada aparat kepolisian untuk mengusut acara itu. Mereka diminta tak hanya sekedar membubarkan acara itu, karena ilegal. Tetapi juga harus mengusutnya karena ada provokator di balik acara itu. Sehingga sangat mengusik ketenteraman masyarakat Lombok Tengah. ‘’Kita minta aparat kepolisian mengusut provokator di balik acara itu, karena sangat meresahkan masyarakat. Jangan sekadar membubarkan, tapi mengusut motif di balik acara itu,’’ tegasnya.
Yang lebih disesali Supli, acara itu juga menampilkan label Pemkab Lombok Tengah. Seolah, acara itu dudukung oleh pihak pemerintah daerah. Kecurigaanya juga pada penggunaan keuangan negara, karena dimotori oleh Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Lombok Tengah. ‘’Makanya kita akan evaluasi terhadap kemungkingnan penggunaan uang negara,’’ sesalnya.
Senada juga disesali Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Lombok Tengah, Lalu Rupawan Jhoni. Dia mengaku sangat menyesalkan kegiatan itu. “Sangat memalukan seskali. Kegiatan itu tidak mendidik bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia menilai, kegiatan itu merupakan kegiatan yang telah mencoreng budaya luhur masyarakat Sasak Lombok. Parahnya lagi, acaranya itu bersamaan dengan berlangsung dengan kegiatan haflah Alquran yang mendatangkan qori internasional, Syekh Hameed Syakir Nejad dari Iran bersama Dr KH Said Aqiel Husein Al Munawwar di Masjid Agung Praya. “Kontes waria itu telah mencoreng lombok Tengah sebagai masyarakat religius,” tuduhnya. (dal/jay/lpg)
