Polisi Didesak Tetapkan Tersangka Penyelewengan Beras Pandan Indah

HEARING: Puluhan warga Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daya saat hearing di Polres Lombok Tengah, Jumat (7/6). (M Haeruddin/Radar Lombok)

PRAYA – Puluhan warga Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daya kembali mendatangi Polres Lombok Tengah, Jumat (7/6). Mereka kembali mempertanyakan perkembangan kasus dugaan penyelewengan beras di desa mereka. Warga meminta polisi untuk segera memproses siapapun yang terlibat dalam penyelewengan bantuan pangan yang disalurkan melalui Bulog tersebut.

Aksi hearing yang dilakukan warga Desa Pandan Indah ini sebagai tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang berakhir ricuh beberapa waktu lalu. Warga datang mempertanyakan keseriusan aparat karena kasus tersebut sudah jelas-jelas ada penyelewengan. Terlebih, penyidik sudah mengamankan 89 karung berisi beras bantuan pangan pemerintah, 391 karung kosong bekas, 54 lembar daftar penerima bantuan, 1 lembar surat tugas koordinator kabupaten/kota wilayah NTB, 1 lembar surat tugas koordinator kecamatan, dan lainnya sebagai barang bukti.

Koordinator hearing, Kusnandi Uying menyatakan, kedatangan mereka ke kepolisian murni untuk memberikan dukungan dan mempertanyakan sejauh mana perkembangan kasus penyelewengan beras ini. Pihaknya meminta kepada APH untuk serius dan segera menetapkan tersangka dalam kasus yang merugikan masyarakat ini. “Kami dapat informasi kalau kerugian di bawah Rp 100 juta, maka akan diminta untuk mengembalikan. Hal ini yang kami tidak inginkan, tapi kami meminta agar tetap diproses karena ini kita tidak hanya berbicara nilai kerugian tapi kita berbicara perilaku jahat oknum yang tidak bertanggung jawab,” ungkap Kusnandi Uying saat hearing di Polres Lombok Tengah, kemarin.

Baca Juga :  Penyidik Pastikan Danu Tewas Gantung Diri

Kusnandi memberikan apresiasi kepada kepolisian karena tanpa laporan masyarakat mereka bisa memproses tindakan penyelewengan ini. Pasalnya kasus ini baru diketahui masyarakat setelah kepolisian memproses permasalahan itu, sehingga tentu tidak ada alasan lain untuk segera menjadikan oknum yang tidak bertanggung jawab sebagai tersangka. “Ini penting dilakukan sebagai peringatan keras bagi desa-desa yang lain agar tidak bermain-main dengan bantuan sosial. Jangan sampai kasus ini berhenti dengan alasan nantinya ada pengembalian. Jika itu terjadi maka tidak menutup kemungkinan akan ada peluang nantinya melakukan hal serupa di bansos lainnya,” terangnya.

Kapolres Lombok Tengah AKBP Iwan Hidayat menerangkan, pihaknya memiliki semangat yang sama dengan masyarakat yakni memberikan efek jera kepada oknum yang melakukan penyelewengan. Hanya saja dari penyidik saat ini masih menunggu hasil audit dari BPKP. “Kita sudah periksa sekitar 20 saksi dan saat ini kita masih menunggu hasil kerugian negara dari BPKP. Kalau dalam hal kerugian negara di bawah Rp 100 juta memang sudah tercantum dalam kesepakatan bersama dari pihak Kapolri, Kejagung dan Mendagri untuk dikembalikan ke Inspektorat demi tetap terlaksananya program pemerintah di desa-desa,” ungkapnya.

Baca Juga :  50 Kursi Dewan Loteng Banyak Diisi Wajah Baru

Iwan mengaku, semangat APH agar tetap memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi, terutama dana desa dan bantuan sosial dari pemerintah agar tidak dikorupsi atau disalahgunakan. Semangat itulah yang membuat penyidik sampai dengan saat ini masih terus melakukan proses. “Efek jera yang kita maksud adalah penegakan hukum. Kita masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara. Tapi kita tetap tunduk terhadap aturan atau undang-undang yang berlaku seperti kesepakatan bersama Kapolri, Kejagung dan Kemendagri ini,” tambahnya. (met)

Komentar Anda