TANJUNG–Polres Persiapan Lombok Utara berkomitmen membantu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) setmpat dalam melengkapi dokumen kependudukan.
Mereka akan terjun langsung mendata penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan. Seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Nikah, dan lain sebagainya. Sasaran utamanya adalah wilayah pelosok yang jarang tersentuh selama ini.
Inisiatif ini diambil pihak kepolisian untuk membantu pemda setempat. Lebih dari itu, sebagai bentuk pelayanan dan pengabdian terhadap masyarakat. ‘’Nanti anggota Bhabinkamtibmas di masing-masing desa akan turun mendata. Kalau ada penduduk yang belum punya dokumen kependudukan, kita akan laporkan ke Dukcapil,’’ papar Kapolres Persiapan Lombok Utara, AKBP Rifai.
Ditambahkan Rifai, program ini juga dicanangkan untuk mendukung percepatan target skala nasional. Mengingat program ini merupakan intruksi dari pusat. “Maka dari itu sebagai bentuk pelayanan kita akan intens membantu. Tentu implementasinya untuk mewujudkan program pemerintah,” tandasnya.
Sementara itu, Sekertaris Dinas Dukcapil Lombok Utara, H Rubain mengapreasi upaya kepolisian untuk membantu mengurusi dokumen negara. “Kita saat ini berkumpul untuk menyamakan persepsi terkait mekanisme dan cara kerjanya, tentu kita sangat bersyukur karena aparat mau bekerjasama,” katanya.
Pihaknya pun telah memberikan data sejumlah masyarakat yang belum maupun dan telah memiliki dokumen negara. Hal ini untuk memudahkan kerja Bhabinkamtibnas di lapangan. “Nanti mereka yang mendata serta menelusuri berapa masyarakat yang belum mempunyai dokumen tersebut, kita disini akan menerbitkan tentu dengan syarat yang di bawa oleh anggota,” jelasnya.
Untuk diketahui, kepemilikan dokumen kependudukan di Lombok Utara telah melampui target nasional. Yaitu 78,60 persen dari target nasional 77,5 persen. Dari jumlah penduduk 242.707 jiwa, yang sudah mengantongi E-KTP mencapai 153.321 atau 91,11 persen. Sedangkan sisanya tinggal 14.470 jiwa atau 8,89 persen.
Untuk mengejar sisa itu, pihaknya turun menjemput dengan melibatkan aparat penegak hukum dan pemerintahan desa. Mereka diminta berpartisipasi mendata siapa saja yang belum memiliki adminduk tersebut. “Paling banyak ada di Kecamatan Bayan,” terangnya. (flo)
