Polemik Penyeberangan Gili, Gubernur: Cari Win-win Solution

Zulkeflimansyah (dok)

MATARAM — Gubernur NTB H Zulkeflimansyah, akhirnya angkat bicara terkait polemik uji coba penerapan kebijakan two gate system bagi para wisatawan yang menggunakan fast boat (kapal cepat) dari dan ke Bali — Tiga Gili (Trawangan, Meno dan Air), Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Gubernur berharap ada win-win solutions (sama-sama menguntungkan) yang ditawarkan oleh pemerintah. Sehingga tidak sampai berdampak terhadap sektor pariwisata NTB yang kini mulai bangkit pasca dilanda pandemi Covid-19 sejak dua tahun terakhir. “Kita cari win-win solutions. Karena kita tidak mau memaksakan suatu kebijakan yang menyengsarakan customer juga. Zaman sekarang kan kalau komplain, langsung ke media sosial,” kata Gubernur.

Seperti diketahui, penerapan uji coba two gate system di kawasan Tiga Gili, didasari atas kebijakan yang dikeluarkan Bupati KLU, Djohan Sjamsu, terkait pola penerapan transportasi kapal cepat yang mengangkut wisatawan dari Bali menuju ke kawasan Tiga Gili. Dimana kalau sebelumnya para wisatawan yang hendak kembali ke Bali, mereka dapat langsung melalui pelabuhan yang ada di Gili, tanpa harus ke Pelabuhan Bangsal. Namun dengan adanya kebijakan Bupati KLU ini, maka para wisatawan ketika kembali ke Bali, harus melalui Pelabuhan Bangsal.Artinya, para wisatawan dari kawasan Tiga Gili menyeberang dengan public boat yang dioperasikan Koperasi Karya Bahari, ke Pelabuhan Bangsal di daratan Lombok. Baru kemudian dari Pelabuhan Bangsal, wisatawan bisa diangkut menggunakan kapal cepat menuju Bali.

Gubernur mengatakan pihaknya akan bicara dengan Bupati KLU, terkait kebijakan penerapan two gate system yang banyak menuai protes dari para pelaku usaha wisata maupun para wisatawan itu sendiri. Hanya saja belum bisa ketemu Bupati KLU, karena masih berada di luar daerah. “Jadi nanti kita ketemu dengan Pak Bupati, dan minta masukannya. Tetapi sekarang ini masih diluar daerah,” ucapnya.

Baca Juga :  Tuai Polemik, Kebijakan Penyeberangan Gili Diminta Dicabut

Gubernur mengungkapkan, bahwa sebenarnya sudah sejak dahulu ada persoalan yang menjadi keluhan Pemkab Lombok Utara. Banyak wisatawan yang berkunjung ke kawasan Tiga Gili, tetapi tidak melalui Lombok (Pelabuhan Bangsal), namun dari Bali langsung ke gili. Seharusnya kedatangan para wisatawan dari Bali ke Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno, bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Lombok, khususnya Lombok Utara. “Sehingga kalau dibiarkan begitu saja tanpa ada manfaat untuk Lombok, kita juga yang protes. Karena dari dulu banyak wisatawan yang datang ke Gili, tapi tidak melalui Lombok. Kan Lombok juga ingin merasakan manfaatnya,” katanya.

Gubernur memahami kebijakan yang diambil Pemkab Lombok Utara. Tidak lain supaya kedatangan wisatawan ke kawasan Tiga Gili, juga memberikan manfaat bagi masyarakat Lombok Utara. Karena dengan sistem selama ini, meski berada di wilayah Lombok Utara, namun kawasan Tiga Gili ini seolah-olah menjadi bagian dari  Provinsi Bali. Terlebih selama ini kapal cepat yang mengangkut para wisatawan dari Bali menuju kawasan tiga Gili tanpa melalui Pelabuhan Bangsal yang merupakan pintu masuk ketika hendak ke Gili. “Mungkin (kebijakan two gate system) ini ikhtiar dari Pak Bupati (KLU), supaya masyarakat Lombok juga ikut merasakan manfaatnya. Dan di kita, segala sesuatu yang baru itu pasti ada gaduhnya. Tetapi memang kita ini kan daerah berkembang. Semua perubahan itu tidak pernah smooth (lebut), pasti ada gaduh-gaduhnya,” tutur Gubernur.

Baca Juga :  Penyeberangan Gili Kembali Kisruh, Video Wisatawan Menangis Ketakutan Viral

Namun yang jelas sambung Gubernur, akan ada penyesuaian atas kebijakan yang dikeluarkan Pemkab Lombok Utara. Apalagi sekarang ini sedang mencari win-win solutions agar Lombok Utara juga dapat kecipratan dengan banyaknya wisatawan yang datang ke kawasan tiga Gili. “Masa daerah kita. Tapi yang dapat manfaat justru hanya Bali. Kasihan Lombok Utara,” tegas Gubernur.

Disinggung soal sarana pendukung yang belum siap, terkait penerapan kebijakan two gate system tersebut. “Segala sesuatu itu kalau ditunggu-tunggu kesiapannya. Lalu kapan akan dimulai,” kata Gubernur.

Tentu kalau sudah berjalan, pasti akan ada upaya untuk dilakukan pembenahan apa yang masih kurang. “Kan sering saya mengatakan, perjalanan panjang harus dimulai dengan langkah pertama. Tapi kalau ditunggu semua sempurna, kapan dimulai. Kalau masalah boat-nya, ya tinggal itu diperbaiki,” ujarnya.

Gubernur juga menyampaikan kalau memang harus ada pembenahan yang dilakukan. Maka nanti ketika bertemu dengan Bupati Lombok Utara, pihaknya akan meminta masukan agar apa yang menjadi kebijakan tersebut tidak menimbulkan gejolak ditengah masyarakat maupun wisatawan. “Jadi  harus ada pembenahan. Makanya nanti kita minta masukan,” jelasnya.(sal)

Komentar Anda