Untuk itu, pihaknya tidak mencampuri urusan dari pihak orang tua calon bintara yang diduga terlibat. ‘’ Saya tidak mencampuri urusan pidana. Saya hanya melakukan penegakan hukum diinternal saja,’’ tambahnya.
Mengenai bentuk pelanggaran yang dilakukan dua oknum anggota Polri ini, mantan Kapolres Kabupaten Bima ini mengatakan, keduanya menjanjikan kelulusan. Dimana hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip penerimaan anggota Polri. Mengenai jumlah uang yang diterima menurutnya masih diselidiki oleh kepolisian. ‘’ Kita tidak perlu melihat nilainya lah. Tapi intinya konsistensi dalam mewujudkan prinsip rekrutmen anggota Polri. Sebagaimana komitmen Bapak Kapolda bahwa menjadi seorang anggota polisi itu tidak ada lagi yang namanya pesanan-pesanan. Seperti contohnya menyalahgunakan kewenangan sebagai panitia. Jadin itu tidak ada, yang bisa menentukan lulus itu dirinya sendiri,’’ katanya.
Kedua oknum tersebut saat ini masih akan dilakukan pemeriksaan. Hukuman pun dipastikan akan menanti keduanya. ‘’ Kalau hukumannya itu nanti kewenangan dari ankumnya (atasan yang berhak menghukum). Dalam hal ini adalah Bapak Kapolda. Semua kembali kepada kewenangan ankum. Tunggu saja, ini kan ada mekanismenya. Kalau memang seorang anggota Polri terlibat kasus yanga berhubungan dengan pelanggaran disiplin maupun etik bahkan pidana. Itu bisa diberhentikan sementara dari jabatannya,’’ tandasnya.
Sebelumnya, 162 siswa hasil tes penerimaan terpadu Bintara Polri Tahun 2017 Panda NTB dinyatakan lulus. Mereka terdiri dari 146 siswa bintara polisi laki tugas umum dan sedang mengikuti pendidikan di SPN Polda NTB di Belanting Lombok Timur. Sembilan di antaranya siswa bintara polisi wanita tugas umum diberangkatkan ke Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) di Jakarta. Tujuh lainnya adalah siswa bintara tugas khusus teknologi informatika diberangkatkan mengikuti pendidikan di SPN Cisarua, Polda Jawa Barat.(gal)
