MATARAM—Kapolda NTB Brigjen Pol Umar Septono memberikan atensinya kepada penanganan tindak pidana korupsi.
Pada awal tahun 2017, ia menjanjikan akan ada tujuh kasus yang akan dinaikkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan. ‘’ Nanti pada awal 2017 ada tujuh kasus yang dinaikkan dari lidik (penyelidikan) ke sidik (penyidikan),’’ ujarnya saat memberikan keterangan Selasa kemarin (13/12). Hanya saja Kapolda tidak merincikan terkait dengan kasus mana saja yang akan dinaikkan ke penyidikan ini.
Ia mengakui penanganan kasus korupsi itu memang harus dikuatkan di tahap penyelidikan.
Penanganan korupsi ini berbeda dengan kasus tindak pidana umum dan lainnya. Disamping perlu meminta dan menunggu keterangan beberapa ahli seperti dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPPK) maupun dari ahli lainnya. ‘’ Itu repotnya kalau menangani kasus korupsi. Keterangan ahli ini kan tidak gampang dan harus kita tunggu juga,’’ katanya.
Terkait catatan penanganan kasus tindak pidana korupsi yang terkesan lamban. Diakuinya, penanganan kasus pada tahun 2015 dihabiskan agar tidak ada sisa di penyelidikan. ‘ Hal itu dikarenakan antara lain untuk mengejar target penaganan perkara. Sehingga penyelidikan untuk tahun 2016 dimulai dari nol oleh pejabat saat ini Kombes Pol Anom Wibowo. ‘’ Jadi penyelidikan sekarang dimulai dari nol. Nanti sidiknya (penyidikan) yang tujuh kasus itu kita mulai di awal 2017,’’ jelasnya.
Umar juga memberikan atensi terkait dengan kasus yang sudah dinaikkan ke tahap penyidikan. Seperti kasus dugaan korupsi perekrutan CPNS dari jalur honorer kategori dua (K2) di Kabupaten Dompu. Dimana di kasus ini, penyidik masih menunggu perhitungan dugaan kerugian negara dari BPKP perwakilan NTB. ‘’ Kalau belum ada kita belum bisa katakan itu tindak pidana korupsi. Karena harus ada kerugian Negaranya,’’ tandasnya.(gal)
