MATARAM – Pokja PPAS Provinsi NTB membentuk Tim untuk melakukan pengawalan bersama dalam penyusunan SSK yang berkualitas dan akan diluncurkan di seluruh kabupaten/kota di NTB. Tahun 2021 dokumen SKK harus segera terbit, karena ini sebagai dokumen penting bagi pemerintah daerah mengusulkan berbagai usulan-usulan terutama terkiat dengan dana alokasi khusus.
Didalam penyusunannya mengintegrasikan dengan 4 isu, yaitu isu WASH yang berketahanan iklim, isu kebencanaan, Isu GEKI dan isu COVID-19. Sehingga didalam kuesioner studi EHRA dengan adanya draf atau list pertanyaan bisa didiskusikan bersama tim penyusun SSK agar mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang akan dimasukan dalam kuesioner studi EHRA.
Untuk itu dilakukan pembentukan tim dalam penyusunan SSK sehingga yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Provinsi NTB dalam hal ini pokja PPAS juga telah memiliki pedoman yang disusun sebagai dasar menuju NTB BASNO. Di mana tahun 2021 harus segera menyelesaikan SSK dengan proses, salah satunya studi EHRA. SSK merupakan dokumen dibutuhkan oleh pemerintah daerah mengusulkan berbagai usulan-usulan terutama terkiat dana alokasi khusus.
“Kegiatan ini merupakan saat yang tepat dalam pembahasan upadate domunen yang sudah expired tahun 2021, dan juga momentum untuk memasukan isu terkait dengan perumahan iklim yang penting bagi masyarakat,” kata Perwakilan Pokja PPAS Provinsi NTB Tuafiq Hari Suryanto.
NTB aktif dalam pengembangan terkiat sanitasi dan hal ini akan menjadi bahan perencanaan di tingkat nasional, sehingga upaya yang dilakukan bersama menjadi masukan sangat baik, tidak hanya untuk tingkat nasional tetapi juga global. Hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan pemahan para pengambil keputusan mengenai perubahan iklim dengan akses sanitasi sebagai pintu masuk sinergi anatara program sanitasi dengan program iklim.
“Di tingkat nasional menyusul roadmap sanitasi aman dalam rangka pencapain target SDGs. Diharapkan dalam SSK dimasukan terkait sanitasi, sehingga pada instrumen harus muncul,” ujarnya.
Tahapan di dalam prses penyusunan SSK tahun 2020 berbeda prosesnya dengan penyusunan di tahun sebelumnya. Tetapi berdasarkan hasil evaluasi dokuemn SSK yang disusun belum dijadikan dasar perencanaan di Daerah. Kegiatan ada di SSK baik dari APBD maupun kegiatan internal kab/kota banyak yang tidak mengacu pada SSK.
“Oleh Karena itu dalam proses saat ini tujuan utama adalah menginternalisasi dokumen dari awal. Mulai penyamaan persepsi terlebih dahulu terkait SSK,” jelasnya.
Sementara itu, Perwakilan Unicef NTB-NTT Rostia La Ode Pado, mengapresiasi respon cepat Pokja PPAS dalam membentuk Tim untuk melakukan pengawalan bersama dalam penyusunan SSK yang berkualitas yang akan diluncurkan di seluruh kabupaten/kota di NTB.
“Terkait dengan SSK unicef berharap didalam penyusunannya mengintegrasikan dengan 4 isu yaitu isu WASH yang berketahanan iklim, isu kebencanaan, Isu GEKI dan isu COVID-19,” ujarnya.
Diharapkan, apa yang dilakukan oleh Pokja PPAS Provinsi NTB bersama Mitra bisa menjadi best practice yang bisa diberikan dan ikuti tingkat nasional. (adv)
