MATARAM — Kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat, mengharuskan hampir semua lembaga melakukan pemangkasan anggaran, terutama belanja, tak terkecuali di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB.
Terkait itu, Wakil Ketua DPRD NTB Yek Agil menyampaikan bahwa DPRD NTB juga akan melakukan kebijakan efisiensi anggaran. Kendati pihaknya sendiri belum mengetahui secara pasti, berapa jumlah besaran belanja yang akan diefisiensikan.
“Ini sesuai dengan instruksi dari Presiden terkait efisiensi anggaran,” kata Ketua DPW PKS NTB ini, Jumat kemarin (7/3).
Dia mengatakan, dalam melakukan pembahasan anggaran terkait efisiensi anggaran itu, dia tentu tidak hanya mendorong pihak organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan kebijakan tersebut. Namun pihaknya di DPRD NTB juga akan melakukan kebijakan efisiensi anggaran.
Diantara pemangkasan anggaran yang akan dilakukan DPRD NTB, yaitu mengurangi belanja pokok-pokok pikiran (Pokir) Dewan dan kunjungan kerja (Kunker).
Lebih lanjut disampaikan, sejumlah Pokir Dewan tahun ini yang sekiranya tidak terlalu mendesak, maka akan dilakukan penundaan. “Pokir dan Kunker ini tentu akan diefisiensi,” tegas politisi PKS ini.
Namun demikian, dia menekankan bahwa ada kerja-kerja pengawasan DPRD di lapangan yang sangat dibutuhkan. Sehingga ada sejumlah hal yang tidak mungkin bisa kurangi atau diefisiensi.
Menurut Yek Agil, sangat penting membaca hal yang prioritas dalam melakukan efisiensi. Seperti beberapa program pelayanan masyarakat yang menyentuh langsung terhadap kebutuhan masyarakat di sejumlah sektor pembangunan, maka sebaiknya tidak masuk dalam pemangkasan anggaran.
“Prinsipnya, pelayanan publik yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, jangan sampai diefisiensi,” imbuhnya. (yan)
