MATARAM– Wacana pemerintah pusat melalui Kemenpan-RB memberlakukan masuk kerja hari Sabtu dan Minggu bagi PNS perlu dikaji ulang.
Hal ini diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram Hj. Dewi Mariani Ariany kemarin. Wacana tersebut harus melalui kajian panjang. Misalnya mulai dari berapa jam sehari PNS akan bekerja, serta dilakukan berbagai pengukuran indikator dilakukannya penambahan jam kerja bagi PNS. “ Kami belum tahu pasti apa jadi atau tidak, yang jelas harus dilakukan pengkajian,” ungkapnya.
Kalau sampai diberlakukan tujuh hari, maka semua aturan tentang kepegawaian harus berubah. Misalnya jam kerja PNS dalam semingggu kalau dulu ada yang lima hari dan enam hari kerja dengan jam kerja tetap 37,5 jam.” Harus semua berubah dan perlu pemikiran yang serius dari Menpan terhadap kehidupan PNS,” tegasnya.
PNS tentu membutuhkan hari libur. Bagaimana jadinya kalau PNS tidak ada liburnya, kapan akan ada waktu untuk keluarga, dan lain-lain.
Dalam sistem enam hari atau lima hari kerja juga sudah dibuatkan e-kinerja sebagai sarana untuk memantau kinerja PNS dalam rangka pemberian tunjangan. Di E-Kinerja akan kelihatan tunjangan kinerja yang dibayarkan. Kalau kinerja sesuai akan dibayarkan ful sesuai dengan tunjangan yang diterima. Tetapi kalau tidak sesuai akan disesuaikan dengan kinerjanya juga.
Sebagian PNS di Pemkot Mataram menolak wacana ini. Seperti yang disampaikan Bayu Pancapati, salah seorang PNS. Ia mengatakan sebagaimana manusia biasa PNS tentu akan lelah bila wacana tersebut benar-benar dilaksanakan.” Sangat tidak setuju, kami PNS ini manusia bukan robot, punya keluarga anak istri atau suami,” kata Bayu.
PNS membutuhkan liburan dan hiburan. Kalau Sabtu dan Minggu masuk kapan kesempatan untuk liburan atau berkumpul bersama keluarga.(ami)
