MATARAM — lonjakan jumlah pengunjung Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) sepanjang tahun 2024 mendorong peningkatan signifikan pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hingga mencapai 53,46 persen.
Berdasarkan data terbaru, jumlah pengunjung naik sebesar 34,65 persen, dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun ditengah pencapaian tersebut, sejumlah pihak menyuarakan kekhawatiran terkait keterbatasan kuota pendakian dan kenyamanan pengunjung selama musim pendakian tinggi.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, menegaskan perlunya evaluasi mendalam dan menyeluruh terhadap mekanisme pengelolaan wisata Gunung Rinjani.
“Nanti kita lakukan evaluasi, kajian bersama-sama untuk memastikan berapa layaknya, berapa pastinya. Kemudian treatment pada saat musim puncak, berapa toleransinya,” ujar Lalu Gita Ariadi saat menghadiri Rapat Koordinasi Mekanisme Pengelolaan Wisata Alam Pendakian Gunung Rinjani di Kantor Balai TNGR, Selasa kemarin (15/4).
Sekda berharap peningkatan pendapatan negara ini juga membawa dampak langsung bagi pengembangan destinasi, khususnya dalam hal pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendakian.
“PNBP yang meningkat itu kita harapkan juga ada baliknya ke destinasi ini dengan dukungan sarpras, termasuk kita berjuang untuk connectivity dan accessibility menuju objek wisata,” lanjutnya.
Gita Ariadi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, dan masyarakat sekitar dalam menjaga mutu layanan wisata dan citra destinasi.
“Image Sembalun harus terang dan aman. Roda image adalah tugas teman-teman pelaku wisata, mereka harus ramah, humanis, dan melayani dengan baik,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Balai TNGR, Yarman, menyampaikan bahwa peningkatan pengunjung harus diimbangi dengan pengelolaan yang bijak dan berbasis keberlanjutan. Ia menjelaskan bahwa dalam rapat koordinasi bersama Pemprov NTB dan tiga Pemkab terkait. Yakni Lombok Timur, Lombok Utara, dan Lombok Tengah belum ada kesepakatan terkait penambahan kuota pendakian.
“Kalau penambahan kuota itu perlu kajian teknik terlebih dahulu.
Kita lihat kapasitas sumber air, area perkemahan, dan daya dukung lainnya. Jangan sampai ditambah tapi malah timbul masalah kenyamanan dan keamanan,” jelas Yarman.
Saat ini, kuota pendakian TNGR masih diberlakukan sebanyak 700 orang per hari, yang tersebar di enam jalur resmi. Kajian kemungkinan penambahan kuota akan melibatkan akademisi serta mitra profesional di bidang konservasi dan wisata.
Yarman juga menyoroti pentingnya pengawasan dalam sistem pemesanan tiket pendakian. “Kami memperketat agar tidak terjadi jual beli dan pemblokiran tiket oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kualitas pendakian harus tetap jadi prioritas utama,” ujarnya.
Terkait pengelolaan pintu masuk pendakian, Balai TNGR menyatakan belum ada perubahan dalam mekanisme saat ini. Namun, keterlibatan masyarakat lokal tetap menjadi bagian penting dalam pengelolaan destinasi secara berkelanjutan.
“Kesepakatan bersama yang terbangun adalah saling mendukung demi peningkatan mutu pendakian Rinjani menjadi kelas dunia,” tandas Yarman. (rat)
