SELONG-Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lombok Timur menggela demo di kantor DPRD Lombok Timur kemarin. Berbagai isu mereka usung baik berskala nasional maupun lokal. Di tingkat lokal, mereka mempertanyakan anggaran pengadaan pin emas untuk anggota DPRD Lombok Timur. Pasalnya sampai sekarang anggota dewan belum memakai pin emas tersebut.
Perwakilan mahasiswa diterima oleh pimpinan DPRD Lombok Timur. Mereka diberikan kesempatan menyampaikan permasalahan. Pertama yang ditanya adalah soal pin emas tersebut. Pertanyaan mahasiswa, mengapai anggota dewan Lotim sampai sekarang belum punya pin emas.”Kami mau minta klarifikasi soal pin emas ini. Soalnya kami tidak pernah melihat anggota dewan menggunakannya,” ungkap Mustofa.
Pin emas merupakan symbol dewan. Sampai pelantikan lalu pin emas yang dipihakketigakan ke perusahaan swasta itu tidak terwujud.”Kami minta anggota dewan untuk tidak diam terhadap masalah ini,” ungkapnya.
Anggaran pin emas sudah jelas di APBD 2019. Seharusnya saat dilantik dulu pin emas itu sudah selesai dikerjakan oleh pemenang tender.”Bahkan Sekwan saat ini sangat menyesali persoalan ini. Tapi yang kami pertanyakan dikemanakan anggaran untuk lencana ini,” ungkap Mustofa.
Selanjutnya, berkaitan dengan isu nasional, mereka ikut menyuarakan perlawanan terhadap upaya-upaya melemahkan KPK. Termasuk mereka menolak RUU KHUP yang didalamnya temuat sejumlah pasal yang kontroversial. Sebagai mahasiswa, mereka menyuarakan kewaspadaan agar gerakan mahasiswa tidak ditunggangi.
Mereka meminta seluruh anggota DPR konsisten menjalankan tugas dan tanggung yang diamanahkan, terutama menunda penetapan RUU KUHP yang sekarang menuai kritik tajam.”Yang terpenting jangan sampai semua masalah ini dimanfaatkan oleh oknum yang punya kepentingan,” singkatnya.
Ketua DPRD Lotim Murnan menyampaikan, pin emas masih sedang dalam proses pengadaan. Dan tahapannya masih di-ULP untuk dilelang. Bahkan dia dan anggota DPRD Lotim lainnya juga sangat menyayangkan masalah ini.” Yang pasti anggaran untuk pengadaan lencana ini masih belum keluar,” ungkapnya.
Berkaitan dengan revisi RUU KHUP yang kini menjadi bola panas di pusat , Murnan meminta semua pihak untuk mengakaji kembali secara mendalam berbai pasal yang ada. Karena tidak semuanya isi dari RUU yang akan direvisi itu merugikan masyarakat Indonesia.” Sebelum kita menyampaikan pendapat, harus kita pahami dulu maksud dari beberapa pasal yang termuat di dalam RUU itu. Jangan sampai kita memberikan persepsi sendiri. Dan kami juga sangat mengapresiasi masukan dan saran dari teman-teman, tutup Murnan.(lie)
