MATARAM – Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Provinsi NTB bukan sekedar isapan jempol.
Ditargetkan, proyek tersebut dibangun di pulau Lombok dan pulau Sumbawa untuk mampu memberikan dukungan dalam pembangunan daerah. Kepala Dinas Energi dan Dumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB, H Muhammad Husni mengungkapkan, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) saat ini sedang melakukan pra Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan tentang pembangunan PLTN di NTB. “Targetnya akan bangun PLTN dua, di pulau Lombok dan pulau Sumbawa,” terang Husni kepada Radar Lombok, kemarin .
Untuk PLTN pulau Lombok, akan dibangun di daratan. Mengingat, lokasi yang dipilih agar bisa maksimal membantu suplai listrik untuk mega proyek Global Hub Kayangan. Sehingga dipastikan, lokasinya tidak jauh dengan area bandar internasional ini.
Sedangkan untuk di pulau Sumbawa, PLTN akan dibangun tidak jauh dari Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). “Ada pulau kecil di dekat Tano, disana akan dibangun. Ini kan untuk membantu kebutuhan listrik dari pembangunan smelter (pabrik pengolahan hasil tambang) di KSB,” ungkap Husni.
Saat ini, lanjutnya, BATAN sedang melakukan pra FS. Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB selaku fasilitator, membantu untuk persiapan tersebut. Mengingat, kajian yang dilakukan cukup banyak. Mulai dari asfek teknis, sosial dan juga budaya.
BATAN sendiri telah melakukan ekspos ke Pemprov NTB di ruang rapat sekretaris daerah (Sekda) beberapa waktu lalu. Berbagai data geologi telah dipelajari utuk melaksanakan rencana pembangunan PLTN tersebut. “Peta sebaran pulau-pulau kecil juga sudah ditelaah, makanya telah dipilih di dua lokasi,” katanya.
Menurut Husni, rencana tersebut akan dilanjutkan apabila semua pihak memberikan dukungan. Hasil kajian pra FS juga sangat menentukan, Provinsi NTB layak atau tidak apabila menjadi lokasi pembangunan PLTN.
Disampaikan, dana pembangunan PLTN hingga saat ini masih belum dipastikan sumbernya. Namun, terdapat dua kemungkinan, sumber dana akan dibiayai langsung oleh negara atau investor. “Kita belum tahu makanya ini, mungkin nanti ada investor atau dari negara biayanya,” ucap Husni.
Setelah pra FS, prosedurnya dilanjutkn dengan FS. Barulah kemudian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). “Ini kan masih rencana, hasil pra FS nanti akan menentukan. Apakah benar kita akan kekurangan tenaga listrik kedepan?. Soalnya PLN juga punya rencana jangka panjang dalam memenuhi kebutuhan listrik, itu nanti akan disinkronkan juga,” ujarnya.
Rencana pembangunan PLTN di Provinsi NTB, mendapat tanggapan serius dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) NTB. Pasalnya, PLTU akan memunculkan berbagai ancaman, terutama kerusakan lingkungan.
Ketua WALHI Provinsi NTB, Murdhani menilai, NTB tidak layak menjadi lokasi pembangunan PLTN. Apalagi Lombok merupakan pulau kecil. “Kajiannya ini yang harus dikawal serius, yang namanya nuklir itu bahaya,” kata Murdhani.
WALHI meminta pemerintah dalam melakukan pra FS terbuka kepada publik. Banyak hal yang harus diperhatikan, diantaranya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Semuanya harus dihitung dengan cermat, karena pembangunan PLTN membutuhkan lahan yang banyak.
Dijelaskan, reaktor nuklir sangat membahayakan dan mengancam keselamatan jiwa manusia. Radiasi yang diakibatkan oleh reaktor nuklir bisa secara langsung dan tidak langsung. Radiasi langsung maksudnya radiasi yang terjadi bila radio aktif yang dipancarkan mengenai langsung kulit atau tubuh manusia.
Sedangkan radiasi tidak langsung, radiasi yang terjadi lewat makanan dan minuman yang tercemar zat radio aktif, baik melalui udara, air, maupun media lainnya. “Jaminan keamanan ini yang penting. Walaupun lokasi pembangunannya jauh dari rumah penduduk, tapi ini kita bicara nuklir yang jangkauannya sangat luas dan besar,” terang Murdhani.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, Ridwan Syah mengatakan, sikap mendukung atau menolak pembangunan PLTN belum bisa disimpulkan. Mengingat, semua itu haruslah berdasarkan hasil kajian.
Saat ini, pihaknya memberikan kesempatan kepada BATAN untuk melakukan kajian terlebih dahulu. Mengingat, PLTN merupakan alternatif terakhir yang harus diambil. “Niatnya bangun PLTN di NTB memang untuk bantu kebutuhan listrik kedepan, itu kesepatakan antara BATAN dengan komisi tujuh DPR-RI. Tapi PLTN itu kan alternatif terakhir yang harus diambil,” katanya. (zwr)
