MATARAM—Proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas dan Uap (PLTMGU) Lombok Peaker kapasitas 150 Mega Watt (MW), di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, yang telah dimulai pembangunannya sejak Oktober 2017 lalu, dipastikan tuntas pengerjaannya Desember 2019.
Kelancaran proyek pembangunan kelistrikan senilai Rp 1,6 triliun itulah yang kemudian menjadi titik fokus dari kunjungan rombongan anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, ketika melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke lokasi pembangunan PLTMGU Lombok Peaker, Selasa kemarin (27/2).
“Kunjungan kami ke PLTMGU Lombok Peaker ini sekaligus untuk memastikan, bahwa proyek yang masuk dalam prioritas nasional 35.000 MW hingga 2019 ini bisa berjalan sesuai jadwal, lancar dan tepat waktu,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Bowo Sidik Pangarso.
Apalagi lanjut Bowo, Provinsi NTB, khususnya Pulau Lombok sedang gencar-gencarnya mengembangkan program kepariwisataan. Seperti di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah, yang sekarang ini sedang dibangun sebagai kawasan pariwisata bertaraf internasional. Maka ketersediaan energi kelistrikan tentu penjadi syarat utama yang harus tersedia.
“Kawasan Mandalika Lombok kini sedang dikembangkan menjadi kawasan pariwisata internasional. Dimana didalamnya otomatis juga akan dibangun berbagai fasilitas seperti perhotelan yang juga berkelas dunia. Jadi pasokan listrik harus terjamin,” tegas Bowo, yang juga pimpinan rombongan Kunker 13 anggota Komisi VI DPR RI ke PLTMGU Lombok Peaker.
Kalau PLTMGU Lombok Peaker ini telah beroperasi pada 2019 nanti, sambungnya, maka dijamin seluruh pasokan listrik di Pulau Lombok, termasuk di kawasan-kawasan wisata seperti Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan, dan lainnya akan tercover, dan dipastikan tidak akan terjadi pemadaman lampu lagi.
Dari Kunker yang dilakukan itu, pihaknya sebagai wakil rakyat di pusat merekomendasikan agar pembangunan PLTMGU Lombok Peaker terus di support (dukung), dan progress pembangunannya juga benar-benar tepat waktu. Mengingat keberadaan pembangkit listrik ini merupakan hajat hidup untuk masyarakat banyak.
“Selain itu, juga agar terjadi proses percepatan pembangunan berbagai sarana dan prasarana wisata di KEK Mandalika, yang kalau beroperasi bisa menyamai kepopuleran kawasan wisata di Nusa Dua Bali, bahkan melebihi. Dengan demikian, arus wisatawan ke NTB, khususnya ke Lombok juga akan meningkat,” ujar Bowo.
Sementara Direktur Regional Bisnis Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (JBTN) PLN, Djoko R. Abumanan, menyampaikan bahwa saat ini progress pengerjaan proyek PLTMGU Lombok Peaker sendiri telah mencapai sekitar 11 persen. “Dengan sisa waktu yang ada, hingga Desember 2019 mendatang, kami meyakini proyek kelistrikan di Lombok ini akan selesai tepat waktu,” yakinnya.
Di Indonesia lanjutnya, saat ini terdapat delapan proyek pembangunan kelistrikan, sebagai bagian dari program 35.000 MW masa pemerintahan Presiden/Wakil Presiden, Jokowi – JK. “Khusus di NTB ada tiga. Yaitu PLTMGU Lombok Peaker 150 MW di Pulau Lombok senilai Rp 1,6 triliun, kemudian PLTMG (Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas) Bima 50 MW di Dusun Bonto, Kecamatan Asakota, Kota Bima, senilai Rp 637 miliar, dan PLTMG Sumbawa 50 MW di Desa Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa, dengan investasi senilai Rp 744 miliar,” bebernya.
Disampaikan, untuk sistem kelistrikan di Lombok, saat ini memiliki daya mampu mencapai 242 MW, dengan beban puncak sebesar 222 MW. Berikutnya sistem Sumbawa memiliki daya mampu mencapai 58 MW, dengan beban puncak sebesar 40 MW. Kemudian untuk sistem Bima memiliki daya mampu mencapai 49 MW, dengan beban puncak sebesar 43 MW. “Jadi untuk pasokan daya di Provinsi NTB memiliki cadangan yang cukup,” ucap Djoko.
Apalagi dalam beberapa tahun ke depan, lanjut Djoko, Provinsi NTB juga akan mendapatkan tambahan pasokan daya listrik dari beroperasinya pembangkit-pembangkit baru, yaitu dari PLTMGU Lombok Peaker berkapasitas 150 MW, yang ditargetkan selesai pada akhir 2019, PLTMG Sumbawa dan PLTMG Bima, masing-masing berkapasitas 50 MW ditargetkan selesai pada akhir 2018.
Ditambahkan Djoko, untuk rasio elektrifikasi (RE), saat ini RE di NTB hingga Januari 2018 telah mencapai 84,74 persen. PLN menargetkan pada akhir 2018 RE di NTB telah mencapai 90 persen dan mencapai 100 persen pada 2020.
Sedangkan General Manager PLN Wilayah NTB, Mukhtar juga menjelaskan, untuk mengakselerasi rasio elektrifikasi PLN untuk melistriki dusun-dusun terpencil yang belum berlistrik, akan dilakukan PLN NTB melalui Program Listrik Desa.
“PLTMGU Lombok Peaker nantinya bisa dioperasikan saat beban puncak yang berkisar antara 4 hingga 5 jam. Kalau sudah lewat beban puncak, maka dimatikan kembali juga tidak masalah. Kalau telah beroperasi nanti, maka kelistrikan di NTB makin aman. Sekarang saja sudah aman, apalagi kalau Desember 2019 sudah jadi,” papar Mukhtar. (gt)
