SELONG – Puluhan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Lombok Timur berdemo di depan kantor Bupati Lombok Timur kemarin. Mereka menuntut Plt Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur, Sofiyan Hakim, dicopot dari jabatannya.
Ketua Umum HMI MPO Cabang Lombok Timur, Wawan, dalam orasinya menyampaikan kekecewaannya terhadap kondisi internal PDAM yang dinilai tidak kunjung membaik. “PDAM Lombok Timur selalu dipimpin oleh Plt, tidak pernah ada direktur utama yang definitif. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami. Ada apa dengan bupati? Apakah ada skandal atau kepentingan tertentu di balik ini semua?” ungkap Wawan.
Ia juga mengkritik pengangkatan Plt Dirut PDAM saat ini, Sofiyan Hakim, yang menurutnya tidak memiliki latar belakang yang sesuai untuk memimpin lembaga penyedia layanan air bersih itu. “Plt Dirut ini berlatar belakang kesehatan, bukan pengairan. Ini menunjukkan pengangkatan ini tidak didasari oleh kompetensi, melainkan oleh kedekatan politik. Ini sangat merugikan masyarakat,” tambahnya.
Masa aksi juga menilai bahwa pemerintah daerah telah lalai dalam memenuhi hak dasar masyarakat akan air bersih. Mereka menuntut agar segera dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PDAM serta mendorong percepatan pengangkatan direktur utama definitif yang profesional dan berintegritas.
Menanggapi aksi tersebut Sekda Lombok Timur, HM. Juaini Taufik, menemui para demonstran dan menyampaikan bahwa aspirasi mereka akan diteruskan kepada Bupati Lombok Timur. Ia juga menyinggung dua poin utama dalam tuntutan mahasiswa, yakni terkait keefektifan penyediaan sarana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pantai Selatan serta kejelasan status kepemimpinan di tubuh PDAM. “Secara fisik, SPAM Pantai Selatan sudah rampung. Dari sisi kapasitas, potensi kita sekitar 5.000 Sambungan Rumah (SR), dan infrastruktur yang sudah tersedia sekitar 2.297 SR. Saat ini SPAM masih dalam tahap uji coba, dan dua SR yang sudah ada itu akan kita fungsikan terlebih dahulu,” jelas Juaini
Terkait status Plt Dirut PDAM, Juaini menegaskan bahwa pengangkatan tersebut dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. “Saya bukan pengawas langsung, tapi sesuai dengan Perda dan Perbup, jabatan tersebut memang masih berstatus Plt. Namun, apa yang menjadi aspirasi teman-teman mahasiswa, akan kami sampaikan ke Bupati. Bupati juga telah menyampaikan hal ini ke Gubernur, terutama terkait penambahan debit air,” tutupnya.(lie)
