TANJUNG–Bimbingan teknis (bimtek) yang dilakukan para kepala desa (kades) se-Kabupaten Lombok Utara (KLU) ke Yogyakarta selama lima hari pekan lalu diprotes oleh LSM LUCW dan KASTA. Para aktivis berorasi di Kantor Bupati KLU, Senin (28/9) kemarin, setelah sebelumnya melayangkan penolakan ke Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP2KBPMD) KLU terkait bimtek itu.
Usai orasi, para aktivis kemudian diterima oleh PLT Bupati Sarifudin, Penjabat Sekda Raden Nurjati, dan Kepala DP2KBPMD Kholidi. “Perjalanan bimtek yang telah dilakukan melalui DP2KBMD, kami meminta untuk segera mencopot Kepala DP2KBPMD, karena tidak proaktif dan tidak ikut menyukseskan program pemerintah dan TNI/Polri untuk mencegah corona, di mana pemerintah dan TNI/Polri hampir setiap hari melakukan razia masker, tetapi seenaknya Kepala DP2KBPMD membawa kades bimtek,” ungkap Ketua DPD KASTA KLU Dedy Romi Harjo.
Menurut Romi, bimtek sampai sekarang tidak punya hasil dan tidak punya urgensi apa-apa dalam kondisi covid-19. Romi yakin bimtek yang tidak dilaksanakan pada masa covid-19, tak akan mendapatkan sanksi dari Kemendagri maupun Kemendes. “Aturan itu bisa dibijaksanai dalam kondisi seperti ini. Apalagi kondisi masyarakat kita sedang terpuruk,” tegasnya diamini kawan lain.
Romi meminta merefleksi kondisi KLU yang mengalami bencana gempa 2018 kemudian covid-19 yang belum berakhir, sehingga ekonomi hampir lumpuh. “Dan kami menduga perjalanan bimtek ini bermuatan politik,” katanya.
Apalagi hasil bimtek ini tak nampak. Romi pun menantang menunjukkan hasil bimtek yang lalu-lalu, mana desa yang menjadi pilot project penerapan hasil bimtek. Malah justru timbul banyak masalah. Itu sebagai bukti kegagalan kepala dinas. “Oleh karena itu, kami meminta kepada Bupati dan Sekda mencopot Kepala DP2KBPMD,” ungkapnya.
Romi dan kawan-kawan meminta bimtek ke luar daerah ditiadakan untuk tahun-tahun berikutnya. Lebih baik melaksanakan bimtek di dalam daerah supaya terjadi perputaran ekonomi. “Jika tidak mampu nanti kami memfasilitasi dengan menghadirkan narasumber hebat atau mungkin ada bisnis terselubung yang berkedok aturan,” sindirnya.
Dalam bimtek ini, pagu per kades Rp 15 juta selama lima hari. Jika yang pergi 33 kades, tentu nilainya besar. Seandainya anggaran itu dialokasikan membantu masyarakat yang kekurangan air bersih di Kecamatan Bayan dan Kayangan, tentu luar biasa.
Adapun terkait kades yang sudah melakukan perjalanan luar daerah, diminta agar isolasi mandiri selama 14 hari ke depan. Sebab hasil rapid test tidak diyakini 100 persen valid mendeteksi covid. “Saya meminta seluruh para kades harus mengikuti isolasi mandiri selama 14 hari,” katanya.
Sementara itu, Kepala DP2KBPMD Kholidi menjelaskan, pihaknya hanya memfaslitasi bimtek kades dalam rangka peningkatan kapasitas. Para kades memiliki kewajiban mengikuti bimtek setelah dilantik Januari 2020 lalu. Keberangkatan para kades sesuai Permendagri Nomor 82 Tahun 2015, di mana kades yang baru dilantik wajib melakukan bimtek. “Inilah dasar kami memfasilitasi kegiatan bimtek, tetapi begitu setelah pelantikan kades muncul adanya pemberhentian perangkat desa, dengan kondisi seperti ini tidak memahami proses pengelolaan pemerintahan di desa,” jelasnya.
Diungkapkan, para kades sudah empat kali meminta bimtek tetap dilaksanakan. Bahkan para kades meminta agar pelaksanaan di dalam daerah, yakni di Desa Gili Indah, Desa Senaru, Desa Kayangan, dan Desa Genggelang. Namun saat itu daerah dan desa masih fokus penanganan covid-19. “Semua penanganan covid-19 berjalan lancar, barulah permintaan para kades disetujui,” terangnya.
Pembiayaan sendiri sebesar Rp 15 juta per kades bersumber dari masing-masing APBDes, bukan didanai DP2KBPMD. Namun, pagu anggaran itu tidak dihabiskan semua, justru ketika kelebihan dikembalikan lagi ke kas daerah, sebab menggunakan sistem real cost.
Bimtek sendiri menyasar Desa Rinadi di Yogyakarta. Desa ini menjadi percontohan tingkat nasional dalam penanganan covid. “Kami mohon maaf ini bukan simsalabim. Tidak ada unsur politis,” paparnya.
Selain itu, bimtek ini juga tidak ada intervensi dari AKAD; murni musyawarah seluruh kades yang difasilitasi. Sebelum berangkat, para kades sudah melakukan rapid test, begitu juga saat pulang. “Soal pencopotan, saya persilakan kepada Bupati dan Sekda,” ucapnya.
Sementara itu, PLT Bupati KLU Sarifudin mengaku kaget atas kedatangan para aktivis yang menanyakan perihal penolakan bimtek kades, sebab dirinya tidak mengetahui soal pemberangkatan itu. Jika mengetahui lebih awal tentu kondisi ini bisa didiskusikan, hingga tidak terjadi seperti ini. “Perjalanan bimtek di tengah situasi ini tentu menjadi bahan evaluasi untuk tahun berikutnya. Jika belum pulih maka ditiadakan perjalanan bimtek,” katanya.
Terkait pemecatan Kepala DP2KBPMD bukan kewenangannya. Namun pihaknya akan segera melakukan rapat evaluasi untuk membicarakan langkah-langkah supaya tidak menjadi tanda tanya masyarakat. “Saya akan segera melakukan evaluasi,” tegasnya. (flo)
