MATARAM-Pemadaman listrik bergilir yang dilakukan PLN di Pulau Lombok membuat masyarakat gerah. Hal itu rupanya menjadi salah satu alasan mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor PT PLN (Persero) unit inti wilayah NTB, Jumat (15/11).
Mahasiswa ini tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mataram. Mereka mulai demo sekitar pukul 10.00 Wita dengan dikawal ketat aparat kepolisian dari Polsek Ampenan dan Polres Mataram. Mereka meminta agar PLN benar-benar memperbaiki pelayanan listrik yang sampai saat ini masih terus terjadi pemadaman listrik di Lombok.
Mahasiswa juga meminta PLN Pusat mengevaluasi PLN Unit Inti Wilayah NTB. Karena PLN NTB tidak mampu mengelola manajemen kelistrikan di NTB, sehingga masyarakat menjadi korban pemadaman listrik. “Aktivitas masyarakat menjadi terhambat, keperluan dapur terganggu, anak-anak mau mengaji juga terganggu, para pelaku ekonomi juga merugi,” kata Herman Jayadi dalam orasinya.
Mahasiswa menilai manajemen PLN Unit Inti Wilayah NTB melakukan pembohongan publik dalam menginformasikan masyarakat NTB. Di mana sebelumnya, Manajer Komunikasi PLN Unit Inti wilayah NTB, Taufik Dwi Nurcahyo di media mengatakan, seringnya pemadaman listrik karena kondisi beban daya yang mengalami kenaikan signifikan. Tahun 2018, beban puncak saat pemakaian listrik serentak di pulau Lombok sebesar 225 megawatt (MG), saat ini naik menjadi 259 MW.
Kenaikan menjadi 10 persen ini menjadi beban puncak dipengaruhi karena kemarau panjang. Akibatnya, masyarakat yang menggunakan mesin pendingin ruangan bertambah. “Pernyataan tersebut sangat berlawanan dengan pernyataan dari General Manajer PLN Unit Inti wilayah NTB, Rudi Purnomoloka, melalui situs resmi PLN bahwa pembangunan kelistrikan di wilayah NTB sudah dilaksanakan PLN sejak jauh hari untuk mendukung KEK Mandalika,” sesalnya.
Mahasiswa juga menyinggung janji PLN yang mengatakan siap menambah kapasitas Gardu Induk Kuta hingga 60 MVA. Jika kapasitas gardu induk telah digunakan secara maksimal dan mengantisipasi peningkatan kebutuhan listrik di KEK Mandalika. Termasuk kesiapan MotoGP 2021 dengan berbagai infrastruktur penunjangnya.
Tahun ini, sistem kelistrikan Lombok juga akan mendapat tambahan daya sebesar 150 MW dari Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Uap (PLTMGU) Lombok Peaker dan PLTU Jeranjang Unit 2 berkapasitas 25 MW. Dengan pemadaman listrik saat ini dan alasan PLN memadamkan listrik akibat beban daya dinilai merupakan kebohongan publik.
Dalam aksi ini sempat terjadi keributan antara mahasiswa dengan kepolisian. Keributan tersebut bermula saat mahasiswa hendak membakar ban di depan kantor PLN tetapi dihalau pihak kepolisian. Akibatnya, terjadilan bentrok antara polisi dan mahasiswa. Mahasiswa dan polisi saling dorong hingga mengakibatkan hidung seorang mahasiswa bernama Hendra berdarah.
Meski begitu, Hendra tidak mempedulikan luka yang dialaminya. Aksinya terus berlanjut. “Ini adalah risiko perjuangan,” sahutnya. Meski begitu, ia mengecam tindakan yang dilakukan polisi tersebut dan mengancam akan melaporkannya ke pihak Propam.
Setelah cukup lama berorasi, para mahasiswa akhirnya ditemui Manajer Komunikasi PLN Unit Inti Wilayah NTB, Taufik. Taufik menjelaskan bahwa PLN saat ini masih berupaya melakukan perbaikan. “Kita butuh waktu dan tidak bisa langsung begitu saja. Mohon doanya saja semoga bisa segera tuntas,” ucapnya.
Pemadaman listrik oleh PLN ini juga disesali Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim. Mengetahui Ombudsman yang sedang menyorot kinerja BUMN itu, perwakilan PLN mendatangi Kantor Ombudsman NTB Jumat siang (15/11). Ombudsman sendiri mencecar perwakilan PLN tersebut.
Adhar Hakim menegaskan, kebijakan PLN yang sering mematikan listrik sangat merugikan masyarakat. Padahal, kebijakan tersebut keluar buntut dari kelalaian dari pihak PLN sendiri. “Pemadaman listrik ini, lebih kepada ketidakmampuan PLN dalam meningkatkan daya listrik sesuai rencana,” ungkap Adhar Hakim kepada Radar Lombok, Jumat sore (15/11).
Menurut Adhar, adanya peningkatan beban tidak layak dijadikan alasan pemadaman listrik. Mengingat, angka peningkatan juga masih dalam kategori normal. Apalagi memberikan penjelasan salah satu penyebabnya banyak masyarakat menggunakan AC karena musim kemarau.
Alasan-alasan tersebut dibuat seolah publik orang-orang yang mudah dibodohi. Padahal, publik lebih pintar karena mudah mendapatkan akses informasi dibandingkan dulu. “Intinya PLN tidak mampu menambah daya sesuai jadwal. Seharusnya saat ini sudah ada tambahan daya dari pembangkit baru, tapi kan ternyata molor. Itu penyebab utamanya, bukan masyarakat yang beli AC,” kesal Adhar.
Hal yang sangat disesalkan Adhar, pihak PLN juga terlambat menyimpan informasi kepada publik. Seharusnya, PLN melakukan jumpa pers sebelum mengambil keputusan akan melakukan pemadaman bergilir. Bukan justru mencari alasan dan pembenaran setelah masyarakat ribut akibat pemadaman. Apabila PLN memberikan penjelasan lengkap sejak awal, bisa saja publik akan berempati. Namun langkah PLN justru melakukan keputusan pemadaman listrik bergilir tanpa sosialisasi terlebih dahulu. “Kita minta PLN lakukan evaluasi internal secara serius,” tegas Adhar.
Informasi yang disamping PLN kepada Ombudsman, listrik di Pulau Lombok akan normal sekitar tanggal 26 November. “Kinerja perlu dievaluasi, karena PLN gagal atasi peningkatan beban. PLN gagal prediksi defisit. Jika salasannya adalah teknis pemeliharaan dan masalah alam, maka kita bertanya soal kontijensi hingga sampai butuh pemadaman sampai 1 bulan,” ujar Adhar Hakim.
Dalam kondisi normal, sistem kelistrikan Lombok memiliki daya mampu sebesar 270 MW, dengan beban puncak mencapai 259 MW. Dengan adanya pemeliharaan pembangkit dan menurunnya kemampuan beberapa PLTMH, membuat daya mampu sistem kelistrikan Lombok saat ini hanya sebesar 223 MW, sehingga Lombok memiliki defisit daya listrik sebesar 36 MW.
Anggota komisi IV DPRD Provinsi NTB, Rusli Manawari mengingatkan PLN untuk bekerja secara serius. Bukan justru mencari alasan-alasan atas kelalaiannya dalam menjaga sistem listrik di Pulau Lombok.
Menurut Rusli, alasan defisit atau pemeliharaan alat, bukan urusan masyarakat untuk mengetahuinya. Masyarakat hanya butuh listrik menyala. Apalagi PLN selama ini sangat ketat soal pembayaran. Masyarakat yang tidak membayar tidak segan-segan dicabut kilometernya, telat membayar didenda, dan masyarakat yang tidak memiliki pulsa listrik tidak diberikan menikmati listrik. “Masyarakat butuh kepastian. Persoalan tehnis itu urusan PLN, rakyat itu taunya listrik nyala,” kesal Rusli.
Manager PLN UP3 Mataram, Dony Noor Gustiarsyah mengakui jika pihaknya tidak bisa menambah daya listrik sesuai jadwal. “Memang ada sedikit jadwal yang mundur, terutama di Lombok Peaker. Lombok Peaker di jadwal November itu sudah masuk daya. Tapi belum bisa berjalan dengan baik, sehingga kita molor, mungkin awal 2020 bisa,” terangnya. (der/zwr)
