MATARAM–Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD NTB berpotensi menolak wacana interpelasi yang digulirkan Fraksi PDIP dan Partai Gerindra terhadap Gubernur NTB Zulkieflimansyah.
Pasalnya, sejauh ini Fraksi PKB belum melihat ada urgensi dari interpelasi tersebut. “Kita belum melihat urgensi dari interpelasi ini,” kata Ketua Fraksi PKB DPRD NTB Lalu Hadrian Irfani kepada Radar Lombok, Senin kemarin (20/6).
Kendati demikian, PKB belum mengambil keputusan apakah akan menolak atau mendukung interpelasi tersebut. Pihaknya memberikan kesempatan terhadap Gubernur NTB untuk menyelesaikan sejumlah masalah yang dipersoalkan oleh kalangan anggota dewan. Di antaranya terkait realisasi kewajiban utang pemprov terhadap pihak ketiga. “Kita berikan tenggat waktu Juli kepada Gubernur untuk menyelesaikan masalah yang dipersoalkan dewan,” ucap Ketua DPW PKB NTB tersebut.
Ia menilai, sejauh ini sudah ada progres yang positif dari Gubernur untuk menyelesaikan masalah yang dipersoalkan Anggota DPRD NTB. Terutama kewajiban utang kepada pihak ketiga. Dengan ada progres yang positif tersebut, pihaknya menilai belum ada urgensi untuk interpelasi tersebut. Namun demikian, pihaknya di internal PKB masih terus mencermati dinamika politik di internal DPRD NTB perihal interpelasi tersebut.
Disinggung apakah sudah ada komunikasi politik yang dibangun PDIP dan Gerindra ke PKB, diakui Hadrian, sejauh ini belum ada. “Ini kan juga baru sebatas ribut di media. Tetapi belum ada komunikasi ke Fraksi PKB untuk interpelasi,” lugasnya. (yan)
