PRAYA-Kalangan DPRD Lombok Tengah sepertinya sudah tak sabaran dengan masalah pembebasan lahan pembangunan dam Mujur Kecamatan Praya Timur.
Mereka bosan dengan lemahnya sikap pemerintah yang dinilai kurang serius mengurus pembebasan lahan tersebut. Kemarahan lembaga pimpinan H Ahmad Puaddi FT itu, bahkan sudah mulai ditunjukkan secara formal dan prontal. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) misalnya, sudah mulai mengambil ancang-ancang untuk memboikot anggaran pembangunan pemerintah daerah (pemda) setempat. Salah satunya rencana anggaran pembangunan gedung kantor Bupati Lombok Tengah.
Di mana rencananya, pembangunan proyek menggunakan anggaran tahun fiskal ini dihajat mulai tahun 2017. Ancaman ini dilayangkan Fraksi PKB pada saat penyampaian hasil reses rapat paripurna, kemarin (19/10). Juru bicara Fraksi PKB, H Ahkam memaparkan, fraksi PKB memandang kalau pemerintah Lombok Tengah, tidak serius menangani pembebasan lahan dam Mujur.
Ketidakseriusan pemkab dalam pembangunan ini, terlihat nyata ketika pembebasan lahan dam Mujur menuai kebuntuan. Kentaranya lagi, pemkab juga tidak melakukan langkah pro aktif untuk membereskan persoalan itu. “Bayangkan saja, pemkab mulai fokus dalam hal pembebasan lahan ini dimulai tahun 2002 silam. Tapi sampai sekarang tidak ada perubahan signifikan, artinya hanya dalam pembahasan melulu,” sindirnya.
Kata Ahkam, jika dihitung dari tahun 2002 sampai sekarang, sudah 14 tahun nama dam Mujur hanya tinggal nama. Namun, upaya pemerintah untuk membangun harapan masyarakat tersebut zonk (gagal). Jika selama kurun 14 tahun, pemerintah Lombok Tengah serius mengurus pembebasan lahan tersebut. Maka, pihaknya yakin perluasan pembebasan lahan sudah ada. ‘’Tapi nyatanya sampai saat ini hanya 13 hektar lahan yang sudah dibebaskan. Pembebasan itupun dilakukan saat bupati HL Wiratmaja (Mamiq Ngoh, Red),” cetusnya.
Untuk diketahui, tambah guru madrasah ini, pembebasan lahan pembangunan dam Mujur siap dibantu pemerintah pusat dan provinsi. Tetapi, fraksi PKB memandang Pemkab Lombok Tengah sangat naif dalam hal ini. Semestinya, ketika ada harapan dari pemerintah pusat ataupun provinsi membantu dalam pembebasan lahan ini, pemkab lebih cerdas untuk memanfaatkan kesemapatan ini. “Ini dibantu malah kita di kabupaten yang tidak memanfaatkan kesempatan ini. Oleh karena itu, fraksi PKB tidak setuju terhadap program pemkab yang mendahulukan pembangunan gedung kantor bupati, jika pembebasan lahan DAM Mujur masih belum klir,’’ pungkasnya.
Hal senada juga dikatakan Jubir Fraksi Demokrat, Fathurrahman melalui teks tertulis Farksi Demokrat. Partainya bakal tidak menyetujui anggaran pembangunan gedung kantor jupati, jika persoalan dam Mujur belum selesai. Politisi muda ini menilai, pembangunan dam Mujur dan gedung kantor bupati sama-sama penting. Namun, dam Mujur jauh lebih penting lantaran manfaatnya bisa dinikmati secara langsung oleh masyarakat banyak.
Lebihnya lagi, Lombok Tengah yang notabene berpenghasilan dari pertanian. Keberadaan dam Mujur akan sangat membantu meningkatkan sumber daya pendapatan daerah melalui hasil pertanian. “Kita dari Fraksi Demokrat memandang dua pembangunan itu penting, namun lebih penting pembangunan dam Mujur. Sebab, manfaatnya langsung bisa dinikamti masyarakat, khususnya para petani,” katanya.
Fathurrahman menambahkan, besarnya manfaat pembangunan pembangunan dam Mujur harus didahulukan dengan pembangunan kantor bupati. Jika pembangunan dam Mujur dikesampingkan, maka Fraksi Demokrat bakal memboikot anggaran pembangunan gedung kantor bupati tersebut. “Fraksi Demokrat siap jadi depan menghalangi pembangunan gedung kantor baru bupati, jika persoalan lahan dam Mujur belum selesai,” tegasnya.
Diketahui, rencana pembebasan lahan pembangunan dam Mujur ini, menemui jalan buntu. Pemerintah dan masyarakat belum sepakat soal harga, karena belum dilakukan survei oleh tim appraisal. Bahkan, dalam jejak pendapat dan sosialisasi rencana pembebasan lahan dam Mujur tersebut, pekan lalu. Warga secara terang-terangan menolak rencana pembebasan tersebut di hadapan Wakil Bupati Lombok Tengah, L Pathul Bahri.
Alasannya sederhana, warga hanya mmeinta kejelasan kemana akan direlokasi, berapa harga lahan mereka, dan siapa yang bertanggung jawab atas pembebasan itu. Namun, pertanyaan warga ini tak mampu dijawab wabup lantaran tim appraisal belum turun. Di mana rencananya juga, pembangunan ini membutuhkan lahan seluas 395 hektar. (cr-ap)
