JAKARTA — Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hassanudin, memastikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di wilayahnya, berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan. Apalagi saat ini seluruh anggaran melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari Pemerintah Provinsi NTB telah dicairkan 100 persen, tanpa ada kendala berarti di lapangan.
Kepastian ini disampaikan Pj Gubernur NTB Hassanudin, dalam Rapat Kerja bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi II DPR RI, serta Pj Gubernur dan Pj Bupati/Walikota dari Provinsi Bali dan NTT, di Jakarta, Rabu, 20 November 2024.
Dalam rapat tersebut, Hassanudin didampingi oleh para Pj dan Pejabat sementara (Pjs) Bupati/Walikota se-NTB. “Sampai saat ini, tahapan Pilkada Serentak di NTB berjalan sesuai dengan rencana. Setiap perkembangan dan kendala selalu kami himpun dan laporkan secara berjenjang,” tegas Pj Gubernur.
Tidak hanya itu, dalam paparannya Pj Gubernur juga menekankan pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di NTB. Netralitas ini menurutnya, terus dipantau secara real-time untuk memastikan proses Pilkada berlangsung jujur dan adil.
“Netralitas ASN merupakan komitmen yang terus kami pantau. Hal ini merupakan bagian dari upaya menjaga integritas dan kelancaran Pilkada Serentak 2024,” ujar Hassanudin.
Tidak lupa Pj Gubernur juga menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kolaborasi semua pihak yang terlibat, mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat kecamatan. “Kami melaksanakan koordinasi secara periodik maupun insidentil sesuai kebutuhan, baik di tingkat Forkopimda provinsi, kabupaten/kota, maupun kecamatan,” tambahnya.
Pj Gubernur mengungkapkan bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di NTB untuk Pilkada Serentak 2024 mencapai 3.964.325 pemilih, terdiri atas 1.946.356 laki-laki dan 2.017.969 perempuan. Para pemilih ini akan menggunakan hak suaranya di 8.405 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 1.166 desa/kelurahan dan 117 kecamatan di seluruh NTB.
Hassanudin menjelaskan peran aktif Pemerintah Provinsi NTB dalam mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Tugas-tugas tersebut meliputi pemantauan pelaksanaan Pilkada di berbagai daerah, serta identifikasi dan antisipasi potensi permasalahan yang mungkin timbul selama proses Pilkada.
Selain itu, juga memberikan saran untuk penyelesaian permasalahan terkait Pilkada, melaporkan informasi secara berjenjang mengenai perkembangan persiapan dan pelaksanaan Pilkada, dan mengawasi serta melaporkan perkembangan setiap hari untuk memastikan Pilkada berjalan lancar.
Hassanudin optimistis bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di NTB akan berlangsung sukses, aman, dan terkendali. Hal ini menurutnya, tidak lepas dari kerjasama seluruh pihak, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dalam menciptakan suasana kondusif.
Kesempatan tersebut, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem, H Fauzan Khalid menyampaikan, bila melihat persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2024, baik di Provinsi NTB, NTT dan Bali, sejauh ini sudah sangat siap, seperti halnya dengan sejumlah daerah lainnya di Indonesia.
Namun yang perlu menjadi perhatian serius, yakni melakukan antisipasi dan memetakkan sedetail mungkin dari sisi keamanan. Karena tidak jarang hal kecil itu sering kali memancing peristiwa besar.
“Ini harus benar-benar diantisipasi, untuk menjamin keamanan dan stabilitas selama proses Pilkada. Kondusivitas wilayah adalah faktor penting bagi kita, agar masyarakat dapat menyampaikan hak pilihnya dengan rasa aman, nyaman dan damai,” kata Legislatif Dapil NTB II/Pulau Lombok ini. (rat)
