Pj Gubernur NTB Ideal Itu Bisa Diterima Semua Kalangan

DISKUSI: Diskusi Pusdek UIN Mataram terkait kriteria Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Senin (5/6). (AHMAD YANI/RADAR LOMBOK)

MATARAM — Siapa kandidat yang dinilai layak menjadi penjabat (Pj) Gubernur NTB, untuk menggantikan Gubernur Dr Zulkiflimansyah, yang masa jabatannya akan berakhir pada September 2023 mendatang, terus memantik diskusi di kalangan publik di NTB.

Kriteria yang harus dimiliki siapa nanti yang akan menjadi PJ Gubernur NTB, diantaranya adalah Pj Gubernur itu harus diterima oleh semua kelompok keagamaan, etnis, semua profesi, usia, dan gender.

Artinya, figur itu memiliki legitimasi sosial dan politik kuat dari masyarakat. Legitimasi ini merupakan modal yang dibutuhkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif di Provinsi NTB.

Figur Pj Gubernur tidak memiliki resistensi dengan semua kelompok, termasuk tidak memiliki resistensi dengan pemerintah, serta partai politik dan kandidat perseta Pemilu.

Artinya, untuk menciptakan empat tertib di atas, maka Pj. Gubernur NTB sebaiknya adalah tokoh yang diterima oleh semua elemen masyarakat baik lintas agama, lintas etnis, lintas gender, dan lintas geopolitik.

Hal itu mengemuka dalam diskusi yang digelar Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek) UIN Mataram, dengan tema “Kepemimpinan NTB dalam perspektif Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, Senin kemarin (5/6).

Ketua Pusdek UIN Mataram, Prof Kadri mengatakan, publik di NTB harus sudah mulai berbicara terkait kriteria figur yang layak jadi Pj Gubernur NTB. Itu sebagai bentuk memperkaya khazanah dalam proses pengambilan kebijakan terkait siapa nanti jadi Pj Gubernur NTB.

“Siapa nanti Pj Gubernur akan terkait dengan keberlangsungan pembangunan dan pengambilan kebijakan hajat publik di NTB,” terangnya.

Hadir sebagai pembicara Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram Dr Abdul Wahab, Ketua PW Muhammadiyah NTB Dr Falahuddin, Sekretaris PW NU NTB Lalu Aksar Anshori, Ketua Kerukunan Masyarakat Bima di Lombok Dr Irwan, yang juga akademisi Universitas Mataram.

Baca Juga :  Siapa yang Cocok Menjadi Penjabat Gubernur NTB?

Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram Dr Abdul Wahab mengatakan, siapa nanti yang jadi Pj Gubernur harus memiliki profesionalisme dan integritas yang baik. Pj Gubernur NTB sebaiknya merupakan tokoh yang memiliki rekam jejak professional dan berintegritas dalam kariernya sebagai ASN.

Selain itu, Pj memiliki karakter kepemimpinan kuat, namun kontingensi atau cepat menyesuaikan dengan lingkungan.

Artinya dalam tahun politik dibutuhkan Pj Gubernur yang memiliki kapasitas kepemimpinan publik tegas, sekaligus cepat beradaptasi dengan lingkungan, sehingga inovasi pelayanan publik di daerah tidak terbengkalai di masa tahun politik.

“Dan idealnya adalah putra daerah. Dan NTB punya putra-putra terbaik layak jadi Pj Gubernur dan memenuhi kriteria ada. Termasuk dari sisi kepangkatan ASN. Yakni Rektor UIN Mataram Prof. Masnun, Prof. Rektor Unram Prof. Bambang dan Sekda NTB Lalu Gita Ariadi,” jelasnya.

Ketua PW Muhammadiyah Mataram Dr Falahuddin mengatakan, pihaknya tidak mempersoalkan latar belakang siapa nanti jadi Pj Gubernur. Apakah putra daerah atau bukan.

Namun terpenting menurutnya, siapa Pj Gubernur harus sesuai dengan persyaratan ditetapkan Undang-Undang.

Pj Gubernur harus bersikap pluralis. Pj Gubernur NTB adalah ASN yang merupakan tokoh berfikiran multi-kulturalisme sehingga bisa menjadi penengah, motivator, dan pemersatu masyarakat demi terjaganya tertib politik, tertib sosial, tertib ekonomi, dan tertib keamanan di masa Pemilu dan Pilkada. “Toh, keputusan akhir ada di tangan Presiden,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris PW NU NTB Lalu Aksar Anshori mengungkapkan, tinggal di inventaris saja putra daerah, baik yang berkarir daerah dan ditingkat pusat sebagai ASN yang sudah memenuhi kriteria sebagai Pj Gubernur. “Tinggal list saja siapa figur yang dinilai memenuhi syarat,” imbuhnya.

Baca Juga :  Elemen Masyarakat Temui Ketua DPRD, Dukung Lalu Niqman Zahir Jadi Pj Gubernur NTB

Jika ada putra terbaik di daerah yang dinilai punya kriteria dan persyaratan terpenuhi sebagai Pj Gubernur. Maka sebaiknya itu yang diperjuangkan semua pihak kepada Pemerintah pusat, agar bisa ditunjuk sebagai Pj Gubernur NTB. Seperti Prof. Masnun, Rektor Unram dan Sekda NTB.

“Meski keputusan akhir di Presiden. Sebaiknya tetap kita perjuangkan putra daerah,” ucap Ketua Kerukunan Masyarakat Bima di Lombok, Dr Irwan yang juga akademisi Universitas Mataram.

Terkait ada wacana mendorong tokoh luar atau bukan putra daerah sebagai Pj Gubernur NTB. Sekretaris Pusdek Dr Ihsan Hamid menilai dengan ada agenda politik besar yakni Pemilu dan Pilkada, tentu dipastikan politik di  NTB  akan sangat dinamis.

Belajar dari pengalaman Pemilu sebelumnya, berbagai permasalahan politik, sosial dan keagamaan seperti politisasi SARA, politik uang, politisasi ASN, berita Haoks dan ujaran kebencian masih berpotensi terjadi, terlebih NTB menurut data Bawaslu merupakan daerah dengan indeks kerawanan pemilu tinggi.

Sedangkan publik NTB mengharapkan kondusifitas daerah di tahun politik terus terjaga agar pembangunan dan pelayanan publik berjalan efektif.

“Sebab itu, idealnya Pj Gubernur NTB kedepan harus putra daerah. Tujuan agar berbagai potensi konflik politik dan sosial bisa cegah dan hindari. Berbeda jika tokoh luar jadi Pj Gubernur, itu berpotensi memicu resistensi di daerah,” lugasnya. (yan)

Komentar Anda