Pj Gubernur Minta Direksi PT GNE Bekerja Profesional

DIREKSI PT GNE: Pj Gubernur NTB, Hassanudin memanggil jajaran Direksi PT GNE ke Pendopo Gubernur NTB, terkait persoalan krisis air bersih di Gili Tramena. (IST/RADAR LOMBOK)

MATARAM — Penjabat Gubernur NTB, Hassanudin memanggil jajaran Direksi PT Gerbang NTB Emas (GNE) di Pendopo Kantor Gubernur NTB, Selasa malam (9/7), terkait persoalan krisis air bersih di Gili Tramena (Trawangan, Meno, Air), Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Dalam arahannya, Pj Gubernur NTB mengimbau kepada pimpinan dan seluruh jajaran PT GNE, untuk tetap bekerja profesional. Sekalipun di tengah proses hukum yang sedang dijalani eks Direktur PT GNE Samsul Hadi, bersama Direktur PT Berkat Air Laut (BAL) William John Matheson, atas kasus dugaan pengeboran air tanah tanpa izin di kawasan Gili Trawangan.

“Pak Pj Gubernur telah mengarahkan kepada jajaran pimpinan dan seluruh pendukung PT GNE untuk tetap bekerja profesional,” kata Assiten II Setda NTB, Fathul Gani kepada Radar Lombok, Rabu kemarin (10/7).

Kendati banyak masyarakat yang meminta agar PT GNE kembali beroperasi di kawasan Gili Meno, namun Pemprov NTB melihat opsi tersebut, belum ideal untuk dilaksanakan saat ini. Pemprov perlu melihat perkembangan di lapangan. Selain juga pihaknya masih mengedepankan apa yang menjadi kewenangan dari Pemerintah KLU.

“Kita sifatnya mem-backup, dan kita belum pada opsi bertindak. Saat ini opsi yang paling ideal bagaimana terus memfasilitasi dan mem-backup apa yang menjadi kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara,” ujar Fathul.

Kemudian soal Direktur PT GNE Samsul Hadi dan Direktur PT BAL William John Matheson yang mengajukan pengalihan status penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota. Menurut Fathul, semua bisa terjadi, tetapi Pemprov akan menghargai apapun yang menjadi keputusan dari aparat penegak hukum.

Baca Juga :  Sepeda Listrik NTB Belum Miliki Legalitas

“Kita harus berhati-hati. Kita tetap memahami tugas dan fungsi maaing-masing. Ranah APH tetap kita hargai. Memang opsi bisa saja. Tetapi lerlu dikoordinasikan dengan APH. Kita tidak apada opsi itu. Kita bagaimana mencari solusi terbaik untuk semua pihak,” jelas Fathul.

Sembari menunggu langkah atau kebijakan yang diambil pemerintah selanjutnya terkait persoalan air bersih di Gili Meno. Pj Gubernur juga sudah mengintruksikan agar Pemerintah Kabupaten Lombok Utara segera mengambil langkah-langkah taktis agar kebutuhan air bersih bagi masyarakat setempat dapat terlayani dengan baik.

Pemerintah KLU dipastikan tetap akan mendistrinusikan air bersih ke kawasan Gili Meno secara manual selama 50 hari kedepan. “Mudah-mudahan sembari waktu berjalan ini, masyarakat bisa memahami pemerintah setempat. Dan pemerintah provinsi juga mencari alternatif kebijakan yang bisa diterima oleh semua pihak,” ujar Fathul.

Pemprov merespon positif rencana Bupati KLU, Djohan Samsu bersama jajarannya yang akan turun ke kawasan Gili Tramena pada Jumat (12/7), guna melihat secara dekat kondisi masyarakat di kawasan tersebut.

Fathul menyebut langkah Pemerintah KLU ini tepat untuk memberikan pendekatan, sekaligus pemahaman agar kebijakan yang diambil Pemda dalam mengatasi persoalan krisis air di Gili Tramena ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. “Jadi kepentingan masyarakat harus lebih dikedepankan, sembari menunggu solusi terbaik antara beberapa pihak di Gili Tramena, Gili Meno terutama,” ujarnya.

Baca Juga :  3.500 Pemilik Mobil di Mataram Mendaftar di Aplikasi MyPertamina

Sedangkan Plh Direktur PT GNE, Ichsanul Watoni mengatakan pihaknya sudah melaporkan kondisi PT GNE ke Pj Gubernur, usai kasus tindak pidana yang menjerat mantan Direktur GNE Samsul Hadi, karena melakukan aktivitas pengeboran air ilegal di Gili Meno dan Gili Trawangan juga akan dibahas dalam RUPS PT GNE.

“Kami laporkan ke Pj Gubernur, kalau kami sebenarnya masih punya aktivitas di Gili Meno juga. Tapi kami tidak berani melakukan operasi apa pun di Gili Meno, karena kan masih dipersoalkan,” ujarnya.

Selama krisis air terjadi di Gili Meno, beberapa masyarakat juga mendesak agar PT GNE dan PT BAL membuka kran air untuk masyarakat. Meski begitu, aliran air tidak bisa dibuka, karena tidak ada yang menjamin. “Kita juga prihatin, tapi mohon maaf siapa yang kemudian menjamin? Dengan situasi kemarin saja yang sudah jalan dan membantu masyarakat. Namun tiba-tiba Dirut kami dilaporkan, sehingga jadi soal,” terangnya.

Disampaikan, PT GNE siap jika diminta untuk beroperasi kembali, asalkan ada pihak yang menjamin. “Kalau diperintahkan kami siap buka aliran air. Sejauh ini akan dibicarakan untuk menjelaskan persoalan ini. Intinya saya sangat berharap, tapi siapa yang menjamin kami (agar tidak tersandung kasus hukum),” pungkasnya. (rat)

Komentar Anda