MATARAM — Sejumlah kandidat yang berkeinginan menjadi Penjabat (Pj) Gubernur NTB, telah berlomba-lomba menyerahkan rekomendasi dukungan kelompok masyarakat (Pokmas) kepada DPRD Provinsi NTB.
Sejauh ini, ada empat tokoh yang mendapatkan rekomendasi dukungan dari Pokmas, dan telah diserahkan kepada DPRD NTB. Yakni Rektor UIN Mataram Prof. Masnun Tahir, Sekretaris Jenderal DPD RI Lalu Niqman Zahir, Sekda NTB Lalu Gita Ariadi, dan Dirjen Kemenfo RI Dr. Ismail.
Terkait Pj Gubernur NTB, Ketua DPW Partai Gelora NTB, Lalu Pahrurozi menyarankan kepada pihak DPRD Provinsi NTB yang akan mengusulkan Pj Gubernur NTB kepada pemerintah pusat, agar bisa objektif.
Itu mengingat tugas berat dari Pj Gubernur NTB nanti adalah bagaimana mendukung, mengawal dan mendukung pelaksanaan proses demokrasi di NTB, yakni Pemilu 2024 dan Pilkada serentak 2024. Sehingga diperlukan figur Pj Gubernur NTB yang bisa bersikap adil dan netral.
“Kriteria objektifnya Pj Gubernur harus bisa mengawal proses demokrasi yang ada dengan adil dan netral,” katanya, kemarin.
Menurutnya, proses pelaksanaan demokrasi harus berjalan dengan baik di masa transisi tersebut. Karena dengan proses demokrasi yang dikawal dan dijalankan dengan baik, maka semua pihak, termasuk kelompok kepentingan yang ada merasa proses demokrasi sudah berjalan baik dan berkeadilan.
Sebab itu, Ia menekankan kepada DPRD Provinsi NTB agar memilih dan mengusulkan Pj Gubernur NTB yang tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, maupun kelompok kepentingan tertentu. “Diantaranya tidak boleh ada mobilisasi dukungan aparat birokrasi untuk kepentingan memenangkan kelompok kepentingan tertentu,” tegasnya.
Lebih lanjut disampaikan, kriteria yang masih umum dan bersifat subjektif bisa menjadi tambahan pertimbangan bagi DPRD NTB dalam menentukan Pj Gubernur BNTB yang akan diusulkan kepada pemerintah pusat. “Kriteria lain bisa jadi tambahan untuk dipertimbangkan,” sarannya.
Senada, Wakil Ketua DPRD NTB Nauvar Furqoni Farinduan berharap Pj Gubernur NTB yang akan ditetapkan oleh pemerintah pusat, harus bebas dari tekanan dan intervensi politik manapun. Artinya, Pj Gubernur NTB harus benar-benar bisa bersikap adil dan netral, serta bisa mengayomi semua element masyarakat yang ada di NTB.
Dia mengatakan, Pj Gubernur NTB nanti akan bekerja dan bertugas di tahun politik. Sehingga Pj Gubernur NTB harus betul-betul bebas dari segala intrik yang berbau politik. “Kita harapkan Pj Gubernur NTB adalah figur yang bebas dari intervensi politik manapun,” lugasnya. (yan)