MATARAM – Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) NTB, Faturahman meminta perlindungan kepada Gubernur NTB H Zulkieflimansyah dari gempuran produk luar yang banyak didatangkan ke NTB. Karena menyebabkan harga daging jatuh di bawah BEP peternak.
“Kita desak Gubernur NTB supaya Pergub tentang peternakan segera diterbitkan, agar Dinas tidak anggap angin lalu. Karena hanya dengan Pergub kita bisa proteksi peternak lokal,” kata Faturaham kepada Radar Lombok, Kamis (12/1).
Fatur menyebut saat ini kondisi peternak di lapangan sedang terengah-engah,antara hidup dan mati. Pasalnya, penyelundupan daging ayam dari Pulau Jawa dan Bali begitu gencarnya, tanpa ada pengawasan dari instansi berwenang.
Ditambah lagi ekpansi bisnis dari perusahaan integrator besar yang masuk ke NTB tidak terkontrol populasinya dan hal ini sudah merugikan peternak lokal.
“2021 kita rugi, 2022 rugi, kita khawatir 2023 juga bakalan rugi kalau Pemerintah tidak sigap. Makanya yang dibutuhkan peternak dari pemerintah hanya perlindungan,” harapnya.
Selama ini kata Fatur Pemerintah terkesan tidak mau perduli terhadap peternak kecil. Pemerintah hanya menghitung data dari balik meja. Tidak pernah benar-benar turun ke lapangan untuk memberi pengawasan secara langsung.
Pinsar NTB, kata dia sudah beberapa kali turun langsung mengawasi masuknya produk ilegal dari luar bersama peternak lokal. Dan beberapa kali pula dikembalikan ke daerah asal produk. Tapi hingga kini belum ada solusi dari Pemerintah NTB untuk menyikapi persoalan ini.
“Sempat sekali kami bawa ke Disnakeswan, tapi tetap tidak ada solusi dan tidak ada efek jera bagi para penyelundup,” ujarnya.
Sementara untuk rekomendasi produk dari luar, menurutnya hanya diperlukan pada produk daging ayam frozen dan olahan yang memang belum ada produksinya di NTB. Guna memenuhi kebutuhan restoran fastfood, hotel dan fresh mart.
“Kita sudah capek berharap ke Pemerintah. Problem kita di NTB sebenarnya bukan dipermasalahan stock, karena stock NTB relatif aman. Produksi kita di 2022, diangka 240 ton per hari,” tandasnya
Terpisah, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) NTB, Khaerul Akbar menimpali bahwa untuk mengeluarkan rekomendasi pemasukan produk dari Provinsi tergantung adanya rekomedasi dari daerah asal dan daerah tujuan.
“Kembali ke Kabupaten/Kota yang merekomendasi pemasukan daging ayam didaerahnya, yang tahu kondisi lapangan ya Kabupaten/Kota,” katanya.
Begitu juga soal banyaknya perusahaan peternakan yang masuk ke NTB. Menurutnya baik perusahaan maupun peternak lokal masing-masing punya pangsa sendiri dan diatur oleh Pinsar. Perusahaan memproduksi sendiri DOC, jumlahnya masih kurang dibutuhkan peternakan. Sehingga DOC masih didatangkan dari luar NTB. Untuk produksi juga tidak berpengaruh karena kebutuhan NTB 30 juta ekor lebih.
Dikatakan pihaknya sudah mengadakan pertemuan dengan Pinsar dan pelaku usaha dibidang perunggasan dengan sasaran swasembada daging ayam dan telur. Sementara saat ini belum diberlakukan kuota daging ayam dan telur.
“Kami juga melihat jumlah produksi di NTB, pertemuan ini (dengan Pinsar) akan rutin dilakukan untuk menstabilkan harga,” pungkasnya. (cr-rat)
