Pimpinan DPRD Lobar Dapil Labuapi-Kediri Diharapkan Tak Cuek

Gorong-gorong jalan kabupaten di Desa Karang Bongkot jebol. Butuh penanganan segera dari Dinas PUPR Lombok Barat. (DOK/RADAR LOMBOK)

GIRI MENANG–Perhatian Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dirasakan minim khususnya di Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi.

Banyak persoalan yang seharusnya menjadi tugas dan kewenangan kabupaten malah tak dijalankan, kendati OPD terkait sudah diinfokan secara formal maupun informal.

Sebut saja sampah dari hulu yang mengalir setiap hari melewati kali di Desa Karang Bongkot. Sampah lintas desa itu kerap menyumbat laju air, maklum gorong-gorong jalan kabupaten sempit. Sehingga pihak desa bersama BPD berinisiatif membuat jaring air. Setiap hari sampah itu diangkat dari jaring air, dan semakin menumpuk. Dinas Lingkungan Hidup Lobar juga sudah disurati agar ikut mengangkut sampah itu, tapi tak kunjung direspons.

BACA JUGA :  Satu Keluarga Asal Desa Karang Bongkot Diamankan Saat Pesta Sabu

“Belum lagi sekarang gorong-gorong jalan kabupaten depan Pasar Karang Bongkot jebol. Runtuhannya menimbun saluran sehingga menghambat laju air. Mohon ini segera diperhatikan oleh kabupaten. Segera perbaiki menggunakan dana pemeliharaan di Dinas PUPR,” pinta BPD Karang Bongkot dalam rilisnya, Rabu (16/2/2022).

Di samping itu kerusakan jalan kabupaten lintas Desa Karang Bongkot-Perampuan. Ada beberapa titik jalan berlubang membahayakan yang kini ditanami pohon pisang. Warga sengaja menanam pisang agar pengendara tahu persis titik lubang agar tak terjatuh pada malam hari. “Maklum di desa kami juga nyaris tak ada penerangan di jalan umum kabupaten itu,” ungkapnya.

BACA JUGA :  Satu Keluarga Asal Desa Karang Bongkot Diamankan Saat Pesta Sabu

Terhadap berbagai persoalan ini, Zulkifli pun mengharapkan pimpinan DPRD Lobar Dapil Labuapi-Kediri yakni Nurul Adha (PKS) dan Imam Kafali (Golkar) untuk tidak cuek dalam persoalan ini.

Sesekali harus turun mengecek agar tahu kondisi lapangan dan bisa mendesak OPD terkait segera bersikap. “Dukungan politik dari dua pimpinan DPRD Lobar itu penting untuk membantu menyuarakan ke OPD terjait agar dapat segera ditangani,” pungkasna. (RL)