MATARAM – Agenda kunjungan kerja (kunker) 65 Anggota DPRD NTB ke Dubai dan Australia menuai polemik. Bahkan, ada penolakan di internal DPRD NTB.
Kendati demikian, pimpinan DPRD NTB menegaskan bahwa agenda kunker ke luar negeri itu akan tetap terlaksana usai Idulfitri 1444 H atau Mei 2023. “Agenda kunker akan tetap dilaksanakan,” kata Wakil Ketua DPRD NTB Muzihir di gedung DPRD NTB, Kamis kemarin (16/3).
Ditegaskan Muzihir, agenda kunker itu sudah disetujui bersama dan tersedia anggaran di APBD NTB 2023. Sehingga tidak ada hal yang urgent untuk membatalkan agenda kunker itu. “Ngapain dibatalkan. Kan sudah ada anggaran di APBD 2023,” ucap politisi PPP itu.
Menurutnya, agenda kunker keluar negeri itu disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Sehingga tidak ada hal yang mendesak untuk membatalkan agenda kunker tersebut. Terkait anggaran yang dialokasikan untuk pembiayaan kunker itu, ia menilai besarannya relatif. “Anggaran sebesar Rp 3,6 miliar. Tidak besarlah,” tandasnya.
Disinggung soal penolakan baik dari internal dan eksternal DPRD NTB, Muzihir mengaku tidak terlalu ambil pusing. “Silakan saja kalau ada bersuara menolak. Agenda kunker itu sudah jadi keputusan DPRD NTB secara kelembagaan sehingga tetap akan kita laksanakan,” lugasnya.
Sebagai Ketua DPW PPP NTB kata Muzihir, dirinya mempersilakan Anggota Fraksi PPP untuk mengikuti agenda kunker tersebut. “Silakan Anggota Fraksi PPP untuk ikut kunker,” imbuhnya.
Begitu juga DPW Partai NasDem NTB mempersilakan anggota fraksi untuk mengikuti agenda kunker yang sudah diputuskan secara kelembagaan DPRD NTB tersebut. “Kita persilakan mengikuti agenda kunker itu,” ucap Sekretaris DPD NasDem NTB Wahidjan.
Baginya, keputusan DPRD NTB yang telah memutuskan agenda kunker itu tentu didasarkan kepada kebutuhan daerah. Sehingga NasDem NTB tidak ingin membatasi angota fraksi untuk melaksanakan agenda kedewanan. Termasuk agenda kunker ke Dubai dan Australia. “Jangankan sekelas anggota dewan kunker keluar negeri, kepala desa saja sudah kunker luar negeri,” tegasnya.
Berbeda dengan PPP dan NasDem, DPD Gerindra NTB melarang anggota fraksi mengikuti agenda kunker tersebut. Mengingat kondisi keuangan daerah yang relatif tidak stabil. Ia menilai, agenda kunker itu tidak etis. “Dengan berbagai pertimbangan, kita instruksikan agar fraksi Partai Gerindra tidak mengikuti kunker,” tegas Sekretaris DPD Gerindra NTB Ali Usman.
Senada dengan itu. DPD PDIP NTB juga melarang anggota fraksi untuk mengikuti kunker. Ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat mempertanyakan urgensi dari kunker tersebut. “Apa relevansi DPRD kunker luar negeri. Nggak usah kunker,” ucapnya.
Sebab itu, ia memastikan melarang Anggota Fraksi PDIP untuk mengikuti kunker. Dirinya akan memberikan sanksi bagi kader yang mengikuti agenda kunker. “Saya akan berikan sanksi bagi yang ikut,” tegasnya. (yan)
