SELONG—Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serempak tahap dua Lombok Timur (Lotim) berlangsung ricuh. Puluhan warga mendatangi Kantor Kepala Desa untuk melayangkan protes, karena tidak terima calonnya kalah. Buntutnya, bentrok antara warga dan pihak kepolisian pun tidak terelakkan.
Ratusan petugas yang telah disiagakan langsung bergerak untuk mengamankan aksi anarkis warga. Namun para warga seperti tak peduli, dan terus melempari petugas dengan berbagai benda. Petugas tetap terus berupaya meredam emosi warga yang kian menyulut.
Kericuhan itu ahirnya berhasil diredam, setelah petugas memberikan pemahaman dan meminta supaya warga menempuh jalur hukum, jika memang proses Pilkades dianggap ada kejanggalan. Warga pun perlahan akhirnya membubarkan diri.
Kericuhan itu bukanlah yang sesungguhnya terjadi, melainkan hanyalah simulasi yang digelar oleh Polres Lotim untuk persiapan pengamanan Pilkades serempak yang akan digelar pada 13 Desember mendatang.
Kegiatan simulasi itu dilaksanakan di lapangan utama Polres Lotim, dengan melibatkan ratusan petugas dari berbagai satuan yang ada di Polres, termasuk jajaran Polsek.
“Simulasi ini bagian dari bentuk kesiagaan kita untuk menghadapi bebagai kegiatan, termasuk Pilkades serentak Lotim,” kata Kapolres Lotim melalui Kabag Ops Polres Lotim, Kompol Syafruddin, Rabu kemarin (6/12).
Melalui simulasi ini katanya, maka semua satuan personil kepolisian yang ada di Polres Lotim memahami, termasuk langkah dan sikap apa yang akan dilakukan ketika kemungkinan terjadi masalah di lapangan. Terutama kemungkinan saat Pilkades nanti. “Dalam simulasi ini kita libatkan satuan petugas yang ada di Polsek dan Polres. Jumlahnya sekitar 400 personil,” terang dia.
Terkait dengan pengamanan Pilkades ini, Polres Lotim sendiri akan mengerahkan kekuatan penuh. Jumlah anggota yang akan dikerahkan seperdua dari jumlah keseluruhan anggota yang ada di Polres Lotim, atau sekitar 800 personil yang akan disebar di semua desa yang akan menggelar Pilkades.
Baik itu pengamanan dari Polsek, termasuk juga dari Polres, ditambah lagi anggota back up dari Polda NTB. “Kita juga akan meminta BKO dari Polda, yaitu Kompi Dalmas dan dua Kompi Brimob Polda NTB, yang jumlahnya dari Polda sekitar 300 personil,” sebutnya.
Disebutkan, pola pengamanan sendiri nantinya akan dilihat dari peta kerawanan di setiap desa tersebut. Dimana satu TPS bisa diamankan satu petugas. Bahkan untuk desa yang berpotensi rawan, pengamanan dilakukan oleh dua orang petugas.
“Pemetaan potensi kerawanan itu kita lakukan berdasarkan data yang kita miliki. Potensi biasanya di daerah yang punya masalah di Pilkades sebelumnya. Itulah yang akan kita atensi untuk dilakukan peningkatan pengamanan,” tutup Syafruddin. (lie)
