MATARAM—Menyonsong pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB akan memetakan beberapa daerah rawan konflik.
"Tentu kita berkoordinasi dengan semua pihak. Misalnya, Pemda, kepolisian, KPU dan lainnya memetakan daerah-daerah rawan untuk lebih intensif lagi dilakukan pengawasan," kata Ketua Bawaslu NTB, Muhammad Khuwailid, Selasa kemarin (17/1).
Menurutnya, keluarga besar penyelenggara pemilu termasuk Bawaslu dan KPU menggunakan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah sebagai dasar penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Masukan dari berbagai pihak tetap diterima. Namun, beberapa hal yang sudah menjadi fakta pelanggaran terhadap Undang-Undang yang berlaku tetap dilakukan penindakan.
"Bawaslu menggunakan Undang-Undang tersebut sebagai patokan dalam bekerja," ujar mantan ketua KPU Lombok Tengah itu.
[postingan number=3 tag=”pilkada”]
Tak ditampiknya, seiring dengan dinamika suksesi Pilkada NTB mulai meningkat, mulai terlihat pula ada potensi kerawanan. Misalnya, terkait ada perusakan baliho atau spanduk bakal calon yang disebut-sebut bakal maju dalam Pilkada NTB 2018. Meskipun, hal tersebut belum masuk kategori pelanggaran.
Pasalnya, belum masuk dalam tahapan Pilkada NTB. Figur itu pun belum ditetapkan sebagai calon kepala daerah oleh KPU. Walaupun begitu, semua itu menjadi telaah dan kajian lebih mendalam oleh Bawaslu mengantisipasi kerawanan dalam Pilkada 2018.
"Masalah tersebut akan menjadi perhatian Bawaslu. Semua itu menjadi masukan dan telaah bagi Bawaslu dalam melakukan pemetaan daerah rawan," tambahnya.
Kendati demikian, menurutnya, masyarakat di NTB sudah sangat dewasa berdemokrasi. Beberapa kali Pilkada di NTB dilangsungkan dengan aman, lancar dan tertib serta tidak menimbulkan adanya konflik. Masyarakat sudah sangat dewasa menerima ada perbedaan pilihan politik.
Penyelesaian masalah oleh masyarakat pun sudah mengedepankan cara-cara elegan dan bermartabat. Misalnya, dengan bermusyarawah.
Karena itu, pihaknya berkeyakinan Pilkada akan dilangsungkan secara damai dan bermartabat. "Namun, semua potensi kerawanan tetap kita antisipasi," ujarnya.
Sementara itu, pengamat politik NTB, Satriawan Sahak mengatakan, dengan tidak ada figur sentral atau menonjol di Pilkada NTB 2018. Maka diperkirakan konstalasi dinamika pertarungan pilkada NTB sangat dinamis dan seru.
Dengan kondisi itu, potensi kerawanan atau konflik di tingkat pendukung sangat tinggi. Namun, ia berkeyakinan masyarakat sudah sangat dewasa berdemokrasi dan menerima ada perbedaan politik.
Sehingga pihaknya optimis Pilkada NTB berlangsung tanpa menimbulkan konflik.
"Tetapi semua pihak tidak boleh lengah. Semua potensi kerawanan dan konflik harus diantisipasi," pungkasnya. (yan)
