MATARAM–PHDI dalam melakukan pelayanan dan pembinaan, diminta berpegang pada nilai tanpa pamrih dan selalu melayani dengan hati. Intinya, tugas PHDI adalah membantu masyarakat dan umat, bukan berharap pamrih dalam memberikan pelayanan.
Pernyataan tersebut ditegaskan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) NTB, Ida Made Santi Adnya SH MH, dalam laporannya pada acara Pesamuhan Madya atau Rapat Kerja PHDI Provinsi NTB, di Hotel Vaganza Mataram, Minggu (10/4/2022).
“Jadi, saat kita bekerja, bertanyalah pada diri kita, apa yang bisa kita kerjakan bersama-sama untuk masyarakat dan Umat Hindu. Bertanyalah pada diri kita, apa yang bisa kita lakukan untuk Umat Hindu. Bukan bertanya apa yang akan saya peroleh dari lembaga dan masyarakat Hindu,” kata Made Santi.
“Dengan tuntunan Ida Sang Hyang Widhi, kita lakukan swadharma sesuai tugas dan fungsi kita dalam melayani dan melakukan pembinaan Umat Hindu, khususnya di NTB. Jadi mari kita maju bersama. Biarlah sejarah yang menilai niat baik kita,” sambung Made Santi.
Mengenai rapat kerja PHDI NTB, Made Santi mengatakan bahwa PHDI siap menerima masukan-masukan dan mencari solusi atas segala persoalan-persoalan Umat Hindu NTB serta menetapkan keputusan-keputusan strategis lainnya.
Made Santi juga berharap rapat kerja PHDI NTB dapat menawarkan pelayanan yang memang diperlukan Umat Hindu, yang mampu membangkitkan harapan dan mengajak seluruh lembaga dan orang untuk meninggalkan sikap apatis.
Kesempatan itu, Made Santi juga tidak lupa menyampaikan permohonan maaf jika selama memimpin PHDI NTB ada hal-hal yang kurang berkenan dirasakan Umat Hindu.
“Jika dalam pelayanan saya sejak dilantik tahun 2019 lalu sebagai Ketua PHDI NTB, ada hal-hal yang menimbulkan ketidaknyamanan pihak tertentu, yang membuat orang terluka dan kecewa bahkan marah, dikarenakan kebijakan yang saya buat, maka tolong dimaafkan. Saya mengakui saya bukan pelayan yang sempurna. Saya hanya pelayan masyarakat yang berusaha melakukan yang terbaik di tengah keterbatasan. Namun di sisa-sisa kemampuan saya ini, saya akan berusaha melayani dan membela PHDI, karena itulah alasan keberadaan saya di Parisada,” papar Made Santi.
Di hadapan para undangan, Made Santi juga menyampaikan bahwa PHDI hasil Mahasabha XII di Jakarta, telah terbit SK dari Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, dengan nomor 000548.AH 01.08 tahun 2021 tertanggal 24 Maret 2022.
“Berdasarkan SK tersebut, maka PHDI hasil Mahasabha XII telah dinyatakan sah secara hukum administrasi negara,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum PH PHDI Pusat yang diwakili pengurus harian, Ketut Sumarya, berharap Pesamuhan Madya ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang mampu meningkatkan pelayanan kepada umat sedharma.
“Tidak hanya di NTB, tapi bahkan lebih dari itu, yaitu dapat kita kolaborasikan dengan rencana kerja pengurus PHDI lainnya di Indonesia, guna menambah inovasi dalam pengabdian kita,” harapnya.
Sedangkan Gubernur NTB yang diwakili Sekda NTB, Drs HL Gita Ariadi, M.Si, turut memberikan dukungan kepada PHDI NTB. “Tentu, walaupun konsolidasi program belum terlaksana dengan baik, mudah-mudahan konsolidasi personal antara pengurus sudah tercipta. Dengan modal konsolidasi personal mudah-mudahan akan berjalan dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Menurut Sekda NTB, dalam Pasamuhan ini yang penting untuk diluruskan adalah bagaimana pengurus mampu menciptakan program-program dan kegiatan yang membangun rasa memiliki terhadap organisasi PHDI. “Ini akan terwujud manakala PHDI benar-benar bisa menjadi rumah bersama bagi umat,” pesan Sekda. (gt)
