MATARAM – Pegawai honorer pada instansi pemerintah resmi dihapus pada tahun 2023 mendatang. Hal ini, mendapatkan respon dari berbagai pihak, termasuk Persatuan Guru Republik Indoenesia (PGRI) NTB.
“Kita berharap kepada pemerintah supaya rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan tetap ada. Sebab kekurangan tenaga guru cukup besar,” kata Ketua PGRI NTB M Yusuf.
Dikatakan Yusuf, kekurangan guru setiap hari maupun bulan tetap ada yang pensiun. Jika tidak membuka ruang rekrutmen tentu menjadi masalah besar. Sementara rekrutmen PPPK dan PNS untuk guru tidak setiap tahun. Sementara, kekurangan guru terjadi hampir setiap bulan untuk semua jenjang pendidikan.
Bagaimana mau meningkatkan mutu pendidikan sementara sumber daya manusia (SDM) tidak ada.
“Ini hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Semetara ini tidak ada formasi CPNS seharusnya pemerintah membuka ruang khusus untuk tenaga pendidik yang usianya di bawah 35 tahun. Sekarang ini semuanya di bawa ke PPPK,” terangnya.
Selain itu, jika ruang terkait dengan rekrutmen tidak ada, maka dibawa kemana lulusan lembaga perguruan tinggi (LPT) baik negeri dan swasta seperti Hamzanwadi, Universits Pendidikan Mandalika (Undikma), Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT), Universitas Mataram (Unram) dan lain-lain. Lulusannya mau kemana jika tidak ada ruang perekrutan.
Pada intinya, harus diberikan ruang supaya tidak menyetop ASN CPNS. Apakah semua tenaga guru ini mau dijadikan PPPK semua. Artinya, ada diskriminasi sementara non guru dibuka peluang CPNS, sedangkan guru tidak ada.
Untuk diketahui, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo telah mengeluarkan surat resmi terkait Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Surat Edaran (SE) Nomor: B/185/M.SM.02.03/2022 tertanggal 31 Mei itu isinya meminta para pejabat pembina kepegawaian (PPK) menghapus honorer.
Dalam SE ini disebutkan, mulai tanggal 28 November 2023 status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian yaitu PNS dan PPPK. Para pejabat pembina kepegawaian diinstruksikan melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Bagi yang memenuhi syarat, maka dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK. ”Menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN,” bunyi SE MenPAN-RB ini.
Bagi instansi pemerintah yang membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan, dapat dilakukan melalui tenaga alih daya (outsourcing) oleh pihak ketiga. Status tenaga alih daya (outsourcing) bukan merupakan tenaga honorer. Pejabat pembina kepegawaian juga diinstruksikan untuk menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS dan calon PPPK sesuai peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023. ”Bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak mengindahkannya amanat sebagaimana di atas dan tetap mengangkat pegawai non-PNS akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah,” tegas SE ini. (adi)
