MATARAM – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi NTB mengingatkan Gubernur NTB H Lalu Iqbal untuk segera segera mendefinitifkan jabatan kepala sekolah yang hingga kini masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
Wakil Ketua PGRI NTB H Lalu Kaharudin mengatakan bahwa banyak sekolah, terutama di tingkat SMA/SMK, masih dipimpin oleh kepala sekolah Plt yang memiliki kewenangan terbatas. Hal ini dinilai berpengaruh terhadap pengambilan keputusan strategis, pengelolaan anggaran, serta efektivitas pelaksanaan program pendidikan di sekolah.
“Kami meminta bapak Gubernur NTB untuk segera menetapkan kepala sekolah definitif. Kepemimpinan yang kuat dan legal sangat dibutuhkan untuk meningkatkan mutu pendidikan di NTB,” kata Lalu Kaharudin kepada Radar Lombok kemarin.
Dikatakan Lalu Kahar dari data yang dihimpun PGRI NTB, lebih dari 20 persen sekolah menengah di NTB masih dipimpin oleh kepala sekolah berstatus Plt. Kondisi tersebut dikhawatirkan bisa menghambat pencapaian target pendidikan dan pembinaan guru di sekolah.
Ia berharap Pemprov NTB segera merampungkan proses administrasi dan regulasi yang diperlukan, termasuk mempertimbangkan aspek kompetensi dan rekam jejak calon kepala sekolah agar penetapan dilakukan secara objektif dan profesional.
Sebelumnya, Kepala Bidang Guru Tenaga dan Kependidikan (GTK) Dikbud NTB, Nur Ahmad menyampaikan pihaknya telah melaksanakan kegiatan Evaluasi dan Kinerja (Evakin) bagi seluruh kepala SMA, SMK, dan SLB negeri se-NTB. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penerapan kebijakan meritokrasi dalam manajemen pendidikan di NTB. Evakin berlangsung di SMKN 3 Mataram, bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Jum’at (2/5).
Dalam Evakin ini, melibatkan penilaian menyeluruh terhadap kinerja kepala sekolah berdasarkan indikator kepemimpinan, pengelolaan satuan pendidikan, inovasi, serta capaian siswa dan guru.
“Evaluasi ini juga menjadi sarana untuk memetakan kebutuhan pengembangan kompetensi dan rotasi jabatan yang lebih objektif dan transparan,” terangnya.
Dikatakan, Evakin bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari sistem pembinaan kepala sekolah berbasis kinerja.
“Kami ingin memastikan setiap kepala sekolah bekerja berdasarkan prinsip integritas, kompetensi, dan hasil nyata. Ini adalah wujud komitmen kami dalam menerapkan meritokrasi di sektor pendidikan,” ujarnya.
Dengan adanya Evakin, diharapkan terjadi peningkatan kualitas tata kelola sekolah yang berdampak langsung pada mutu pendidikan di NTB. Evaluasi ini adalah salah satu wujud komitmen untuk memastikan bahwa setiap sekolah di NTB dipimpin oleh sosok yang kompeten dan berdedikasi. Evakin ini tidak hanya berfokus pada penilaian kinerja administratif, tetapi juga pada aspek kepemimpinan transformasional, kemampuan manajerial, serta dampak kepemimpinan kepala sekolah terhadap kualitas pembelajaran dan pengembangan karakter siswa.
“Kita ingin melihat secara holistik bagaimana kepala sekolah mampu menggerakkan seluruh elemen sekolah untuk mencapai visi dan misi pendidikan yang berkualitas,” tandasnya. (adi)
