MATARAM – Mendikbud RI Nadiem Anwar Makarim menyampaikan guru yang tergabung dalam Program Guru Penggerak memiliki kesempatan untuk menjadi kepala sekolah.
Guru Penggerak merupakan program yang dirancang untuk memberikan pembekalan kompetensi kepada para guru, mulai dari jenjang TK/PAUD hingga SMA, guna menyiapkan pemimpin pembelajaran masa depan.
“Ke depan, kalau mau punya karir sebagai kepala sekolah, tentu harus melewati program Guru Penggerak. Karena ini bukan cuma program penguatan, tapi juga kepemimpinan,” kata Mendikbud Nadiem Makarim beberapa waktu lalu saat kunjungan ke Unram.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB M Yusuf menyatakan setuju jika semua guru penggerak tersebut dijadikan calon kepala sekolah. akan tetapi tetap mengacu kepada Permendikbud nomor 6 tahun 2018.
Bahkan, mulai dari penyiapan bakal calon menjadi calon. Namun yang harus direvisi dalam Permendikbud tersebut persyaratannya dalam pasal 7 itu menyebut bakal calon tersebut harus lulus persyaratan administrasi dan tes subtansi.
“Mungkin ini yang harus dihapus. Sebab dalam Permendikbud sudah jelas dan bagus. Namun harus ditambah persyaratannya dengan menyatakan calon kepala sekolah itu harus berasal dari alumni guru penggerak,” katanya.
Kendati demikian, ada persoalan yang muncul di lapangan. Sebab guru penggerak ini juga banyak lulusan dari guru honorer. Terkait hal ini, akan menjadi pertimbangan. Jika PNS tentu sangat memungkinkan semua alumni guru penggerak tersebut harus diusulkan menjadi calon kepala sekolah.
“Kalau misalnya, guru penggerak yang berasal dari yayasan, mungkin kepala sekolah bisa ditempatnya di yayasan tersebut,” jelasnya.
Oleh karena itu, sekolah yang didirikan oleh yayasan dapat dijadikan acuan untuk mengangkat kepala sekolah di yayasan tersebut.
“Pada intinya, wacana dari Mendikbud RI yang akan mengusulkan guru penggerak atau alumni guru penggerak ini menjadi kepala sekolah sangat bagus dan ini kita dukung,” ucapnya. (adi)
