MATARAM – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB mendorong Dinas Pendidikan di kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di sekolah menyambut semester genap.
Hal ini untuk menjawab kegelisahan orang tua wali, peserta didik maupun guru yang merindukan akan sekolah tatap muka. “Kita mendukung Dinas Dikbud kabupaten/kota untuk mulai membuka sekolah menerapkan KBM tatap muka,” kata Ketua PGRI NTB M Yusuf.
Yusuf, mengaku sebagai pengawas pendidikan, dalam keseharian selalu berdiskusi dengan guru, kepala sekolah dan peserta didik. Ini bukan hanya cerita dari orang lain yang tak dialami sendiri. Bila pejabat tak pernah menjadi guru dan setiap hari tidak berjumpa dengan guru, kepala sekolah dan anak didik, mulai jenjang TK/SD/SMP/SMA/SMK/SLB hanya akan tahu dari informasi dari orang lain, bukan dari internal faktual sekolah. “Hanya guru yang lebih tahu dan memahami tentang guru. Terkait keluhan dari teman-teman guru, kepala sekolah dan peserta didik tentang Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) tidak efektif,” katanya.
Dikatakan Yusuf, selama ini pengetahuan guru yang tidak mengajar di satuan pendidikan di masa pandemi Covid-19 ini akan sangat terbatas memahami kebatinan dan keresahan guru selama ini. Kendati demikian, melihat dinamika zona Covid-19 beragam, membuat guru terjebak ke dalam pada rutinitas kesehariannya. Tidak bisa menahan diri ingin mengajar, namun korban Covid-19 masih berjatuhan dan semakin meningkat. Dengan kondisi ini pula SKB empat Menteri makin tak menguat mengintervensi PTM di semester genap Januari tahun 2021. Sebab SKB sudah dua kali hadir dan gagal intervensi. Selanjutnya SKB pada dasarnya hanya membolehkan dan memberi kuasa pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah pun tak kuasa mengintervensi orangtua. Gojang ganjing kapan mulai PTM makin menguat. “Tuntutan untuk tidak memulai PTM makin terus menguat. Sejumlah forum orang tua siswa menolak. Ini menjelaskan bahwa PTM sangat tidak mungkin dilakukan saat semester genap tahun baru 2021. Perlu jalan keluar yang lebih baik,” ujarnya.
Oleh karena itu, sambung Yusuf, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas, agar pembelajaran tatap muka segera dilakukan, dengan tetap mempedomani SKB 4 Menteri.
“PGRI yakin jika semua sekolah diberikan tanggung jawab dan didukung oleh Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan Orang Tua diberikan untuk melaksanakan PTM dengan protokol kesehatan yang ketat dan diawasi pelaksanaannya oleh Pengawas Sekolah sebagi leading sektor pendidikan di lapangan,” tandasnya. (adi)
