PGRI Ingatkan Pemerintah Serius Angkat Guru

PGRI Ingatkan Pemerintah Serius Angkat Guru
PGRI

MATARAM – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB minta pemerintah harus serius melihat angka kekurangan guru di setiap daerah yang ada di NTB. Terutama pada jenjang Sekolah Dasar (SD).

“Pemerintah mestinya jangan pakai logika melihat hal tersebut, karena yang dibutuhkan adalah harus berdasarkan matematik,” kata Ketua PGRI NTB H. Ali Rahim, Selasa (21/11).

BACA JUGA :  707 Sekolah Ikuti Akreditasi Online

Belakangan ini, bebernya, pemerintah terkesan melihat masalah hanya menggunakan logika, tidak berdasarkan matematik. Akibatnya kekurangan guru PNS yang terjadi di setiap daerah masih terus berlanjut.

Terlebih yang paling parah saat ini adalah kekurangan guru di jenjang SD. Padahal di jenjang tersebut keberlangsungan generasi sangat ditentukan oleh kualitas guru.

“Sudah saatnya pemerintah gunakan pertimbangan berdasarkan kondisi matematis,” ucapnya.

Tak hanya itu, jumlah riil kekurangan guru saat ini cukup parah. Berdasarkan data yang dipegang pihaknya, di NTB kekurangan guru SD terdapat kurang lebih sekitar 39 ribu. Jumlah sebesar ini disebutnya sangatlah parah. Namun beruntung masih banyak guru honor yang bersedia mengisi setiap kekurangan tersebut.

Adanya moratorium PNS belakangan ini adalah salah satu bukti pemerintah masih menggunakan logika. Bahkan disebutnya, program moratorium PNS tersebut adalah bentuk pemerintah mempersulit guru honor dan guru lainnya untuk jadi guru PNS.

BACA JUGA :  KPU Komitmen Tingkatkan Pendidikan Demokrasi

“Adanya moratorium PNS ini juga jadi kendala, bahkan terkesan mempersulit guru honor untuk menaikkan levelnya jadi PNS,” tambahnya.

Terpisah, Ketua PGRI Kota Mataram Saptadi Akbar mengungkapkan hal senada. Belakangan di wilayah Kota Mataram sendiri tercatat ada 300an lebih kekurangan guru PNS untuk jenjang SD. Hal ini disebabkan oleh adanya moratorium tersebut. Belum lagi ditambah dengan bertambahnya angka pensiun dini dari beberapa kepala sekolah dan guru guru yang lainnya. Praktis, jumlah kekurangan terus bertambah setiap tahun.

“Kita juga di wilayah Kota Mataram merasakan kekurangan itu, padahal sebelumnya sudah ada usulan yang masuk tapi gak bisa direspon karna adanya moratorium itu,” tutupnya. (cr-rie)