MATARAM – Puluhan pengurus dan anggota Asosiasi Persatuan Peternakan Kecil (APPK) Provinsi NTB menolak adanya daging sapi impor masuk ke NTB. Pasalnya, keberadaan daging impor yang bebas masuk dan diperjual-belikan di NTB dinilai sangat merugikan para peternakan sapi rakyat. Dibebaskannya masuk daging sapi impor berdampak besar terhadap permintaan daging sapi lokal di pasaran.
“Tuntutan kami adalah menolak kehadiran daging impor di bumi sejuta sapi. Karena program Bumi Sejuta Sapi (BSS) ini sudah berhasil menjadi daerah swasembada daging sejak 2011,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Pedagang Hewan Nasional Indonesia (Pepehani) Kabupaten Sumbawa Rudi Darmawangsyah, Senin kemarin (17/6).
Puluhan peternak sapi lokal asal Pulau Sumbawa ini mendatangi kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) dan kantor Gubernur NTB untuk mendesak pemerintah daerah menolak kehadiran sapid aging beku masuk ke NTB. kedatangan puluhan peternak sapi lokal tersebut ditemui langsung oleh Kepala Disnakeswan NTB Hj Budi Septiani dan pejabat lainnya.
BACA JUGA: Pertamina Abaikan Keberadaan Pertamini
Sebelumnya, kehadiran daging impor di pasar tradisional di Pulau Lombok bahkan di Pulau Sumbawa mulai meramaikan pasar. Pemerintah daerah dan pusat memasok daging sapi impor dengan dalih untuk melakukan intervensi disaat harga daging sapi lokal tinggi.
Daging impor masuk ke NTB dijadikan sebagai intervensi dari pemerintah bagi masyarakat disaat hari tinggi, karena harga daging sapi lokal dinilai terlalu mahal. Dengan kehadiran daging sapi impor menjadi ada pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan daging sapi dengan harga lebih murah. Tapi justru kebijakan impor daging beku tersebut merugikan peternak lokal. Lebih-lebih melecehkan NTB yang populer dan dikenal sebagai daerah penghasil sapi dengan sebutan Bumi Sejuta Sapi (BSS).
Rudi mengatakan NTB sudah berhasil menjadi salah satu daerah suplayer ternak bibit untuk kebutuhan bibit sapi nasional, karena BSS sudah diakui oleh negara. Selain itu NTB juga telah ikut menyumbang untuk menyelamatkan kebutuhan pasokan daging sapi nasional. Tapi hanya untuk kepentingan bisnis oknum tertentu, justru mematikan rakyat peternak pribumi. Bukannya melindungi rakyat dalam hal ini peternak lokal, tapi justru mematikan peternak dalam daerah dan menyejahterakan peternak asing dengan kebijakan impor daging.
“Kalau tidak salah kita sudah menyumbang sekitar 4 persen, andil pemerintah NTB,” tuturnya.
BACA JUGA: Cuaca Buruk, DKP NTB Imbau Nelayan Tak Melaut
Menurutnya, tidak hanya menolak daging impor, tetapi persoalannya juga, karena berdasarkan hasil dari temuan dilakukan, jika daging yang beredar di pasar-pasar tradisional di NTB ini merupakan daging kerbau berasal dari India.
“Dari hasil yang kami lakukan ternyata dari WHO mengatakan bahwa kerbau India ini belum bebas dari penyakit mulut dan kuku. Hal ini bisa beresiko terhadap kesehatan masyarakat,” bebernya.
Untuk oleh sebab itu, pihaknya tak menginginkan hal ini terjadi, sehingga mereka menolak daging sapi impor masuk NTB. Mengingat tidak hanya merugikan peternak kecil saja, tetapi juga terhadap masyarakat di NTB.
Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB Hj Budi Septiani mengatakan pihaknya sudah menyampaikan sejak 2011 lalu NTB sudah menjadi swasembada daging sapi. Kemudian kedua dari perhitungan suplay deman bahwa kuota dan kebutuhan konsumsi daging sapi untuk NTB sangat cukup.
“Saat ini kuota kita untuk sapi potong ada 40 ribu ekor. Tetapi yang terserap hanya 12 ribu ekor, kemudian dari CV 88 juga sama jawab kami dan penjelasan kami secara teknis,” terang Budi. (cr-dev)
