MATARAM – Petani tembakau yang tidak bermitra dengan perusahaan diminta beralih menanam komoditas lain, seperti jagung. Pasalnya bisnis pertanian di jagung nilai ekonomisnya tidak jauh beberda dengan tanaman tembakau, sebagai antisipasi kerugian para petani untuk beralih menanam jagung.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi NTB Muhamad Riadi menerangkan, petani yang tidak bermitra dengan perusahaan rokok diimbau untuk menanam jagung terutama pada daerah-daerah yang memungkinan. Seperti di Lombok Tengah, Lombok Timur yang masih ada potensi airnya. Tetapi untuk di bagian selatan itu tidak memungkinkan dan tidak direkomendasikan.
“Karena faktanya kalau tidak bermitra dengan perusahaan rokok, atau swadaya sendiri begitu panen harganya jatuh. Teriaknya rugi juga mereka, ini persoalan dari tahun ke tahun,” kata Muhamad Riadi, kepada Radar Lombok, Kamis (29/7).
Sayangnya para petani tembakau menolak untuk beralih menanam jagung. Karena beberapa hal harus diperhatikan pemerintah. Diantaranya, tanaman pengganti tersebut sama dengan nilai ekonominya tanaman tembakau, kedua lahan tembakau cocok dengan tanaman pengganti. Ketiga modal untuk tanaman pengganti, keempat apakah cukup PPL untuk membimbing petani, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Kelima jaminan pasarnya seperti apa kedepannya.
“Jadi bagi petani-petani tidak mitra di daerah memungkinkan menanam jagung bisa beralih, apalagi jagung menguntungkan sekarang tidak kalah dengan tembakau. Tapi itu kembali lagi kepada pilihan petani,” katanya.
Sementara ini memang disarankan itu dalam tanaman jagung, sedangkan untuk tamanan lainnya yang nilai ekonomisnya sama dengan tembakau tengah dicari. Untuk pasarnya sendiri jagung sudah ada, karena dipastikan pasar akan menyerap sehingga tidak perlu khawatir.
“Kita sudah menghitung dari panen kemarin. Kalau tidak ada pasarnya kami dari pemerintah juga tidak akan mengimbau untuk beralih kalau tidak ada pasarnya,” terangnya.
Sebelumnya, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) NTB Sahminuddin menjelaskan, jika petani tembakau beralih menanam komoditi selain tembakau ada beberapa hal yang harus diatasi oleh pemerintah, sehingga petani tembakau bisa beralih menanam komoditi lain.
“Ada 5 hal yang wajib diatasi oleh pemerintah daerah ataupun pusat, tapi itu tidak bisa dilakukan oleh mereka-mereka ini,” ujar
Menurutnya, ini yang menjadi persoalan petani tembakau untuk bisa beralih. Makanya pemerintah harus mampu mengatasi 5 hal tersebut. Jika tidak, nasib petani akan sama saja seperti petani di Jawa. Ketika diminta beralih namun pasarnya tidak terjamin oleh pemerintah.
“Ini sudah pernah saya sampaikan di 2019 kepada pemerintah pusat, tapi tidak ada yang bisa menjawab. Apalagi di daerah,” jelasnya. (dev)
