Petani Lombok Tengah Kembali Tuntut Percepatan Pembangunan Dam Mujur

Pembangunan Dam Mujur
HEARING: Para petani yang tergabung dalam Induk Perkumpukan Petani Pemakai Air (IP3A) Lombok Tengah saat hering di Ruang Komisi III DPRD Lombok Tengah, Selasa kemarin (19/12). (M Haeruddin/Radar Lombok)

PRAYA-Puluhan petani yang tergabung dalam Induk Perkumpukan Petani Pemakai Air (IP3A) Jati Suara daerah irigasi Mujur II Kabupaten Lombok Tengah, mendatangi kantor DPRD setempat, Selasa kemarin (19/12).Kedatangan mereka untuk menyerahkan bukti tandatangan dukungan warga terhadap percepatan pembangunan dam Mujur yang sudah lama dinanti-nanti.

Hal itu juga sebagai tindak lanjut atas heAring yang dilakukan sebelumnya terhadap keseriusan pemda dan dewan untuk melakukan pengawalan pembangunan itu.  “Ini sebentuk keseriusan kami memperjuangkan pembangunan dam Mujur. Karena ini adalah salah satu cara untuk bisa mensejahterakan masyarakat yang selama ini sudah lama merindukan keberadaan dam Mujur,” ungkap ketua IP3A, Amaq Mila saat hearing di ruang komisi III DPRD Lombok Tengah.

Disampaikanya, sejak kepemimpinan orde baru bahwa Dam Mujur ini selalu digaung-gaungkan untuk dibangun, namun kenyataanya sampai dengan saat ini belum juga bisa terealisasi. “Bahkan malah pemanfaatanya hanya untuk kepentingan politik saat ini, karena dari tahun 1969 hingga saat ini hasilnya tidak jelas. Untuk itu, kami mengajak pemda dan dewan untuk membuka lembaran baru, bahwa Lombok Tengah kedepan adalah pintu gerbang perekonomian masyarakat kecil atas keberadaan dam Mujur nantinya,” tambahnya.

BACA JUGA :  BIL/LIA Diusulkan Ganti Nama Menjadi Bandara Internasional Datu Siledendeng Lombok

Banyaknya permasalahan yang terjadi di petani seperti kekurangan air dan lainya, akan mampu terselesaikan ketika dam Mujur jadi dibangun. Untuk itu, pihaknya bersama seluruh masyarakat Lombok Tengah terutama yang berada di Kecamatan Pujut, Praya Tengah dan Praya Timur bergabung menyuarakan visi misi pembangunan dam Mujur. “Hal ini semata-mata untuk menanggulangi kekeringan di wilayah kerja IP3A, GP3A, P3A bersama pekasih. Karena berabad-abad lamanya Lombok Tengah seperti Praya Timur dan Praya Tengah dengan luas areal 5.888 Ha mengalami kekeringan. Untuk itu kami sangat mengharapkan keseriusan dari pemda dan dewan,” tegasnya.

Terlebih, jika bendungan itu sudah bisa dilaksanakan maka dipastikan angka kriminalitas rendah. Hal itu lantaran warga sudah memiliki penghasilan yang cukup yakni dengan sektor pertanian yang sangat menjanjikan. “Ini semata- mata kami lakukan untuk bisa merasakan air yang cukup untuk memenuhi ketersediaan bagi para petani yang ada di Lombok Tengah,” jelasnya.

Ditambahkan Amaq Murnah, dalam hering sebelumnya disepakati untuk menetapkan pembangunan bendungan untuk belanja modal dan jasa pada anggaran APBD murni dan perubahan 2018 yang berkelanjutan sampai dengan terlaksananya pembangunan. “Kita sudah hearing dan sudah sepakat bersama untuk mendesak pemerintah agar bersedia membuat surat pernyataan kesiapan untuk menganggarkan pembebasan tanah 20 persen sesuai dengan persyaratan pemerintah pusat sebagai bukti keseriusan pemda,” katanya.

Diakuinya, apa yang dilakukan petani itu karena selama ini sudah bosan dengan janji-jani pemerintah akan realisasi pembanungan dam Mujur itu, sehingga pihaknya meminta komitmen terhadap hal itu. “Kita akan terus melakukan pengawalan sampai pembangunan itu bisa terealisasikan,” jelasnya.

BACA JUGA :  Nambung Masuk Lobar, Loteng Anggap Putusan Mendagri Sepihak

Menanggapi hal itu, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Tengah, Amir Ali menyampaikan pihaknya dalam waktu dekat akan ke Jakarta untuk menyampaikan keinginan dari masyarakat itu. Bahkan nantinya ada perwakilan petani juga yang ikut untuk mencari tau kejelasan dalam pembangunan dam itu. “Dalam waktu dekat kita akan pergi ke Jakarta bersama dewan dan juga masyarakat. Hal itu kita lakukan sebagai bentuk komitmen yang sama bahwa kita sama-sama membutuhkan keberadaan dam ini sehingga bisa segera direalisasikan dengan cepat,” jelasnya.

Ketua komisi III DPRD Lombok Tengah HM Mayuki menegaskan, pihaknya bersama pemkab dan masyarakat akan ke Jakarta. Namun, sebelumnya harus bertemu dahulu dengan Bupati Lombok Tengah terkait komitmen bersama dan kesiapan untuk pembebasan lahan nantinya. “Surat dukungan dari warga akan kita godok ditingkat DPRD dan pemda untuk kita ajukan ke pusat. Namun, kita juga harus menyatukan persepsi antara yang terkena dampak dengan yang menerima manfaat. Jangan sampai kejadian yang terus terulang karena masih belum bisa satu pandangan,” tegasnya. (cr-met)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Suka
  • Terhibur
  • Sedih
  • Marah
  • Bosan
  • Takut