MATARAM–Nasib petani tanaman hortikultura terkesan masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pasalnya, ketika harga produk tanaman hortikultura mulai mahal, sontak ramai-ramai pemerintah mencari berbagai upaya untuk menekan harga, dengan dalih untuk menjaga inflasi.
Sebaliknya ketika harga hasil tanaman hortikultura anjlok hingga di bawah harga level paling termurah, tak satupun pemerintah dan lembaga mempedulikan jeritan para petani yang bisa dipastikan rugi, biaya dan tenaga.
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB mencatat nilai tukar petani (NTP) untuk tanaman hortikultura sebanyak 90,20, jauh dibawah yang seharusnya diatas 100. Berbeda jauh dengan NTP sektor lainya, seperti peternakan, perikanan dan tanaman pangan yang berada diatas 100. Kondisi NTP Hortikultura dibawah 100 sudah menjadi hal biasa setiap tahunnya yang selalu terperosok.
“Pemerintah daerah perlu memperhatikan tanaman hortikultura. Terutama disaat harga jual anjlok, pemerintah daerah bisa mencarika solusi,” kata Kepala BPS Provinsi NTB, Endang Tri Wahyuningsih, Selasa (4/7).
Menurut Endang, untuk menaikkan NTP Hortikultura, maka pemerintah daerah perlu melakukan bebagai upaya. Tidak hanya melakukan intervensi ketika harga sejumlah hortikultura mulai mahal, melainkan juga ada sebuah skema ataupun kebijakan seperti mendorong pemerintah pusat memberlakukan adanya acuan harga terendah ketika produksi hortikultura melimpah.
Dengan demikian, ketika produksi hortikultura melimpah, tidak lantas merugikan petani, baik itu biaya maupun tenaga. Sebagaimana yang telah diterapkan oleh pemerintah dengan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk jagung mulai dari harga terendah dan maksimal. Begitu juga dengan komoditas tanaman pangan lainnya.
Untuk meningkatkan NTP hortikultura sambung Endang, tentu tak hanya butuh proses, namun perlu juga keseriusan dan perhatian dari pemerintah daerah. Termasuk juga dalam penerapan sentuhan teknologi untuk olahan setelah panen ketika produksi melimpah.
Dengan demikian, petani hortikultura mendapatkan nilai tambah, dan mereka bisa sejahtera. “Disaat produksi melimpah, maka harga jual hortikultura akan turun. Maka ini harus diperhatikan pemerintah untuk melindungi petani tanaman hortikulutra,” ujar Endang.
Sementara itu, peneliti dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Balitbangtan NTB, Dr. Moh. Nazam mengatakan, pemerintah sudah semestinya hadir di tengah petani, lebih khususnya tanaman hortikultura. Tidak hanya ketika harga hortikultura melambung tinggi, pemerintah juga hadir melakukan berbagai intervensi untuk menekan harga menjadi lebih murah.
Tetapi ketika harga anjlok, pemerintah terkesan kurang memperhatikan nasib para petani hortikultura. “Semestinya pemerintah harus hadir dan mengkawal petani. Dan penting juga harga patokan terendah untuk produk hortikultura ini,” kata Nazam.
Dikatakan, pemerintah daerah dalam melindungi petani bisa membuat regulasi, terutama ketika produksi melimpah yang bisa berdampak terhadap anjloknya harga jual. Salah satunya dengan memberlakukan atau memberikan subsidi dan intensif kepada petani.
Selain itu juga menggandeng pihak swasta untuk membeli produk hortikultura petani untuk diolah. Seperti untuk produk tomat yang selama ini sangat sering harganya anjlok. Untuk sayur tomat ini, pemerintah bisa menggandeng perusahaan swasta untuk berbagai olahan, seperti saos dan lainnya. “Perlu keterlibatan pemerintah dan pihak swasta untuk melindungi petani hortikultura,” pungkasnya. (luk)
